Tukin ASN Agara Terancam Gagal

- Aceh
  • Bagikan
Tukin ASN Agara Terancam Gagal
Plt Sekda Agara, Yusrizal. Waspada/Ist

KUTACANE (Waspada): Harapan empat ribuan lebih ASN di lingkungan Pemkab Aceh Tenggara untuk menikmati Tunjangan Kinerja (Tukin) pupus sudah, menyusul rumor bakal dibatalkannya penganggaran alokasi dana lewat APBK 2024.

Informasi diterima Waspada dari berbagai sumber menyebutkan, rumor bakal ditiadakannya penganggaran dana Tukin empat ribuan lebih ASN lewat APBK Agara 2024 tersebut, karena pihak DPRK setempat belum sepakat terkait penghasilan tambahan abdi rakyat di bumi Sepakat Segenep, tersebut.

Pada rapat pembahasan awal Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRK disebutkan sumber, pihak Dewan dengan tegas menolak dan menyarankan agar pihak Pemkab meniadakan dana Tukin bagi empat ribuan ASN yang berada di bawah naungan Pemkab Agara, bahkan menganjurkan agar dana Tukin tersebut dianggarkan pada tahun 2025 akan datang.

Fajri Gegoh, Ketua Lembaga Pemantau Kinerja Aparatur Negara (Penjara) Aceh mengaku kecewa dengan penolakan pihak DPRK terhadap pengalokasian dana Tukin lebih empat ribuan ASN oleh Pemkab Aceh Tenggara tahun 2024 akan datang.

Ini merupakan kedua kalinya pihak DPRK tak respon terhadap pengalokasian dana Tukin ASN yang diusulkan oleh pihak Pemkab Aceh Tenggara, padahal untuk tahun ini, semua instrumen yang dibutuhkan agar Pemkab boleh menganggarkan dana Tukin ASN telah dipenuhi pihak Pemkab. Namun sayangnya, harapan ASN tersebut kembali gagal dan membuat ASN di bumi Sepakat Segenep harus mengurut dada dan menelan ludah.

Diakui atau tidak, selama ini ASN di lingkungan Pemkab Aceh Tenggara mulai terlihat disiplin mulai dari kehadiran dan meningkatnya semangat serta etos kerja ASN selama 5 hari kerja kendati tanpa adanya uang makan siang.

Mirisnya lagi, lanjut Fajri Gegoh, di tengah mulai munculnya kepedulian Pj Bupati Drs.Syakir.M.Sim dan Plt. Sekdakab Yusrizal STM terhadap peningkatan disiplin dan kinerja ASN di bawah lingkungan Pemkab Agara dengan mengalokasikan dana Tukin pada RKA masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), asa ribuan ASN tersebut malah patah dan pupus di tengah jalan.

Beberapa ASN yang minta jati dirinya tidak ditulis mengaku kecewa terhadap reaksi dari pihak yang disebut-sebut menolak pengalokasian dana Tukin bagi 4 ribuan lebih ASN di lingkungan Pemkab Agara untuk tahun 2024 akan datang, seraya mengatakan sebaiknya dewan juga menghapus atau meniadakan dana Pokir mereka pada tahun 2024 akan datang.

Plt Sekdakab, Yusrizal ST kepada Waspada Minggu (26/11) membenarkan, jika masalah pengalokasian anggaran Tukin 4 ribuan lebih ASN di lingkungan Pemkab Agara belum disetujui pihak dewan, karena sampai saat ini masih dalam proses pembahasan dan belum ada suatu keputusan yang mengikat.

Ketua DPRK Agara, Deni Febrian Roza S.STP kepada Waspada, Minggu (26/11) membenarkan pihaknya menolak pengalokasian anggaran Tukin ASN di lingkungan Pemoab Agara tahun 2024 serta menyarankan agar dialokasikan pada APBK tahun 2025 akan datang.

Tukin ASN Agara Terancam Gagal
Ketua DPRK Agara, Denny Febrian Roza. Waspada/Ist

“Iya, benar kita menolak dan menyarankan agar dana Tunjangan Kinerja ASN di lingkumgan Pemkab Agara dimasukkan pada APBK Tahun 2025 akan datang, karena itu , kita juga meminta RKA yang sudah dibuat OPD direvisi kembali,” tegas Deni.

Penolakan dewan tersebut bukan tanpa alasan, namun dilakukan karena DPRK menilai dalam RKA yang dibuat OPD tersebut, banyak yang tidak lengkap dan bahkan mengesampingkan serta tidak mengakomodir kebutuhan mitigasi penanggulangan dampak bencana banjir bandang dan banjir sungai di Aceh Tenggara.

Seperti diketahui, bencana alam banjir bandang yang terjadi November ini, dampaknya sangat besar dan sangat luas. Selain menyebabkan korban jiwa, korban harta bagi warga dan rusak serta hancurnya fasilitas umum, juga menyebabkan rusaknya lahan pertanian, perkebunan dan ambruknya beberapa jembatan rangka baja.

“Namun anehnya, setelah kita koreksi RKA dari OPD, terlihat aloksai penanggulangan dampak bencana dari dinas PUPR untuk jalan dan jembatan di 2024 hanya Rp2 miliar. Perkim malah tak menganggarkan satu rupiahpun untuk rehab atau pembangunan rumah warga terdampak banjir yang hanyut dan rusak,” sebutnya.

Dinas Pertanian juga, kata Deni, dalam RKA-nya tidak menganggarkan dana pengadaan bibit padi dan bibit jagung bagi warga terdampak banjir. Sementara untuk anggaran dana Pilkada 2024 yang dibutuhkan Rp45 miliar, hanya dialokasikan Rp10 miliar.

Sebab itu, terang Deni, DPRK menyarankan pihak Pemkab Agara melalui OPD yang ada, agar merombak dan merevisi kembali Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) 2024 yang telah disiapkan dinas, badan dan kantor, agar sesuai dengan kebutuhan terutama kebutuhan dana penanggulangan dampak banjir.(b16/cseh)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *