BANDA ACEH (Waspada.id): Pemerintah Aceh menegaskan komitmennya dalam mempercepat pemulihan masyarakat terdampak banjir dan tanah longsor melalui layanan administrasi kependudukan yang cepat, terpadu, dan sederhana.
“Langkah ini merupakan tindak lanjut atas Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 400.8.1.719761/SJ tanggal 10 Desember 2025 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Dokumen Lainnya di daerah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,” ujar Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA, Selasa (16/12/25).
Dinas Registrasi Kependudukan Aceh (DRKA) akan menurunkan tim langsung ke kabupaten dan kota terdampak bencana untuk melakukan pencetakan serta penyempurnaan data kependudukan masyarakat.
Seluruh proses administrasi akan dilaksanakan secara terpadu guna memastikan hak-hak administrasi masyarakat tetap terpenuhi.
Akibat bencana banjir dan tanah longsor, banyak warga kehilangan dokumen penting seperti KTP, Kartu Keluarga, ijazah, dan surat-surat resmi lainnya. Menyikapi kondisi tersebut, DRKA akan bekerja sama dengan Dinas Registrasi Kependudukan Kabupaten/Kota (DRKK) dengan menurunkan tim lengkap beserta fasilitas rekam kependudukan, termasuk alat cetak KTP dan KK di lokasi.
Kebijakan ini dilakukan segera sebagai bagian tak terpisahkan dari upaya pemulihan pascabencana. Dokumen kependudukan dinilai menjadi kebutuhan mendesak dan sangat penting bagi masyarakat, khususnya dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dijalankan pemerintah.
Pemerintah Aceh juga mengharapkan seluruh dinas terkait di kabupaten dan kota agar proaktif menjalankan arahan Menteri Dalam Negeri tersebut serta menjalin komunikasi intensif dengan perangkat gampong atau desa, demi memastikan pemenuhan hak-hak masyarakat korban dan terdampak bencana.
Selain itu, koordinasi lintas sektor terus dilakukan dengan berbagai lembaga, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait dokumen pertanahan, serta lembaga pendidikan dan instansi terkait untuk penanganan ijazah dan dokumen pendidikan masyarakat, khususnya anak-anak korban bencana.
“Berbagai langkah strategis dan koordinasi terpadu terus kami lakukan di bawah supervisi Pemerintah Pusat. Penanganan bencana Aceh saat ini menjadi prioritas nasional. Mari kita terus bersatu demi Aceh yang lebih baik dan cepat bangkit,” ujar Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA. (id66)
