TAKENGON (Waspada): Rektorat Universitas Gajah Putih (UGP) Takengon menonaktifkan 31 tenaga pendidik (dosen). Tentu mendapatkan perlawanan dari tenaga pendidik yang sudah belasan bahkan puluhan tahun mengabdi, Rabu (11/10).
Alasan pihak kampus “memberhentikan” terkait anggaran. Selama ini UPG selalu bergolak dengan berbagai masalah dan tanpa solusi dari pihak Yayasan dan Rektorat.
Keputusan tertuang dalam surat keputusan pembina Yayasan Gajah Putih Takengon dengan nomor 16/PEMB/YGP/AT/KPTS/IX2023 tertanggal 29 September 2023 lalu.
Isi surat keputusan juga tidak berpihak kepada 31 dosen yang dikeluarkan. Selama ini menerima hak dan kewajiban, setelah adanya keputusan itu, semua hilang, dalam artian tidak dapat lagi.
Dan iming-imingnya jika keuangan kampus normal, akan dipanggil lagi. Tentu keputusan sepihak itu menjadi suasana kampus tidak normal.
Syahidin salah seorang dosen yang dinonaktifkan menyampaikan kekesalannya terhadap putusan pihak kampus yang dinilai mengabaikan hak mereka.
“Keputusan itu telah mengabaikan hak mereka dan melukai hati para dosen. Kami ada yang sudah mengabdi puluhan tahun di kampus ini,” kata Syahidin.
Ironisnya, di antara 31 yang dinonaktifkan sebagian tengah menempuh jalur beasiswa. Nah, jika ada pemutusan hubungan kerja di kampus tentu harus mengembalikan uang negara yang selama ini didapat. “Keputusan menonaktifkan dosen sungguh bukan keputusan yang tidak populer untuk saat ini,” jelas Syahidin.
Menurut data yang diterima wartawan, nama-nama tim penyehatan anggaran dan Sumberdaya Manusia (SDM) yang di SK kan pada tanggal 18 September 2023 itu terdiri Penasehat Rektor UGP Takengon, Eliyin dan Wakil Rektor, Rayuwati.
Surat keputusan tersebut ditandatangani oleh Ketua pembina Yayasan Universitas Gajah Putih Takengon, Mustafa Ali.
Para dosen mendesak SK itu dicabut. Jika tidak dicabut, mereka meminta semua dosen UGP Takengon dinonaktifkan.
Para dosen meminta segera dilakukan pemilihan rektor, dimana mereka duga ini semua akibat ulah rektor. Mereka juga menanyakan apa sudah yang “benar” dilakukan rektor selama ini.
“Kami juga berharap dilakukan pemilihan rektor baru untuk menyelamatkan UGP Takengon, kami siap diberhentikan, namun, hak kami hari ini juga dibayarkan,” kata Syahidin.
“Tunjukan satu saja, apa prestasi Rektor UGP Elliyin selama menjadi Rektor UGP Takengon,” demikian Syahidin.
Rektor UGP dr Eliyin saat dihubungi via pesan WhatsApp Kamis (12/10) pagi membeberkan keputusan ini hak dan kewajiban yayasan UGP sepenuhnya sebagai pemilik dan badan penyelenggara UGP.
“Langkah ini diambil karena jumlah mahasiswa aktif hanya 700 orang, mahasiswa baru 60 orang dan yayasan sebelum melaksanakan rasionalisasi karyawan telah membentuk tim untuk melaksanakan kajian mendalam dengan metode swot.”
Salah satu hasil swot, tambahnya adalah perlu rasionalisasi atau penonaktifan sementara beberapa tenaga pendidik dan tenaga pendidikan.
“Dan jika sudah kembali normal, mahasiswa bertambah bisa diaktifkan kembali,” demikian Eliyin.(cno)
