BLANGPIDIE (Waspada): Pj Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Darmansah, meminta desa-desa fokus mengusulkan pengadaan jaringan air bersih dan WC, dalam upaya penekanan angka stunting dalam wilayah ‘Nanggroe Breuh Sigupai’, sesuai program pemerintah pusat.
Demikian Pj Bupati Darmansah saat membuka kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), di aula Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Desa Suak Labu, Kecamatan Tangan-Tangan. Senin (13/2). “Melalui Musrenbang ini, kami mewacanakan dalam tahun 2023 dan seterusnya, untuk membuat program bangun WC di rumah penduduk. Kita minta segera mengusulkan. Kalau tidak ada WC, itulah yang akan didata sebagai keluarga resiko stunting,” ungkapnya.
Dikatakan, jika melirik pada data yang tidak memiliki WC, kemungkinan Abdya butuh 2000 WC, untuk memenuhi kebutuhan warga di 152 desa, dalam wilayah Abdya. “Ini masih sebatas WC, belum lagi mengenai air bersih. Maka tahun 2023 ini, kita fokus pembangunan air bersih untuk wilayah Blangpidie dan Susoh,” sebutnya.
Pj Darmansah juga menyebutkan, di Abdya ada dua problem yang harus dituntaskan. Pertama masalah jamban, kedua masalah air bersih. “Kita juga meminta DPRK, dapat membuat aspirasinya untuk mendukung program air bersih dan WC ini. Bayangkan, dari 25 anggota dewan yang memberikan aspirasi, pasti akan terpenuhi semua masalah ini,” paparnya.
Pj Bupati Darmansah berharap, dengan angka stunting turun, kucuran dana pusat ke Abdya akan bertambah dan bisa dialihkan ke program kegiatan-kegiatan lainnya, seperti membangun jalan, normalisasi sungai dan infrastruktur lainnya. “Kalau SPM ini tuntas dalam tahun ini, masalah program lain kedepan akan mudah tercapai,” yakinnya.
Dalam kesempatan itu, Pj Darmansah juga mengatakan, terkadang sangat memprihatikan banyak usulan pembangunan dari desa, tidak tertampung dalam APBK. Hal itu dikarenakan persoalan ketersediaan anggaran, yang dari tahun 2019 hingga 2022 terjadi penurunan. Pada tahun 2019, pusat mengucurkan dana sebesar Rp 460 miliar. 2020 turun karena pandemi Covid-19, menjadi Rp 415 miliar. Tahun 2021 kembali turun menjadi Rp 410 miliar dan tahun 2022 turun Rp 409 miliar.
Sementara untuk tahun 2023, terjadi peningkatan sedikit menjadi Rp426 miliar. Jika dibandingkan tahun 2019, masih kurang Rp24 miliar. “Maka dari itu, saat ini saya sedang berusaha untuk penambahan anggaran berikutnya di tahun 2024 mendatang. Salah satu dukungannya dengan penurunan angka Stunting,” ujarnya.
Penggunaan anggaran dalam tahun 2023 ini terfokus pada Standar Pelayanan Minimal (SPM), sesuai dengan Surat Kementerian Keuangan nomor 212 tahun 2022. Beberapa persen anggaran terfokus pada kesehatan, infrastruktur dan pendidikan. Dengan adanya surat itu, banyak kegiatan di Abdya yang dibintang, untuk memenuhi kebutuhan SPM tersebut. “Prinsip saya, lebih baik tidak melakukan kegiatan dari pada terhutang. Kondisi inilah menjadi penyebab usulan tersebut tidak bisa tertampung. Kalau tidak mengalihkan ke program itu, maka banyak dana dari pusat tidak dikirim,” tuturnya.
Terakhir, dalam rilis survei gizi, ada sekitar 4000 anak di Abdya dalam kondisi stunting. “Kita jadi bingung dengan data tersebut, ternyata indikator itu diambil dari rumah yang beresiko stunting akibat tidak ada WC dan penggunaan air bersih,” pungkasnya.(b21)
