SINGKIL (Waspada.id): Penanganan jembatan putus akibat banjir di Desa Gosong Telaga Barat, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, dinilai lamban.
Pemkab Aceh Singkil dinilai tidak menunjukkan gerakan cepat meski Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, telah meninjau langsung jembatan tersebut pada 4 Desember 2025 lalu, dan mengintruksikan agar segera diperbaiki.
Kritik keras tersebut disampaikan Plt Sekretaris DPW Partai Aceh, Subkiyadi, kepada Waspada.id, Selasa, (9/12/2025) yang menilai Pemkab Aceh Singkil terkesan lambat bekerja.
Subkiyadi menilai tidak adanya progres berarti pasca kunjungan Wapres, yang mencerminkan lemahnya kepekaan dan koordinasi pemerintah dalam menangani akses vital masyarakat.
“Jika setelah Wakil Presiden datang saja tidak ada satu pun langkah nyata, itu membuktikan ada masalah serius pada kesigapan pejabat di Aceh Singkil dan juga tingkat provinsi. Jembatan ini bukan akses pinggiran, tetapi urat nadi masyarakat,” tegas Subky
Ia menyoroti munculnya jembatan kayu hasil swadaya warga sebagai bukti nyata kegagalan pemerintah. Menurutnya, masyarakat terpaksa membangun akses alternatif karena negara tidak hadir pada situasi darurat.
Bahkan sempat muncul pungutan dari warga yang menjaga jembatan saat pengendara hendak melintas. Sudah jelas hal ini sangat tidak diinginkan masyarakat namun terpaksa terjadi karena tidak ada pilihan lain.
“Yang salah bukan rakyat. Pertanyaannya: kemana anggaran? Kemana BTT Aceh Singkil tahun 2025? Mengapa tidak digeser untuk kebutuhan darurat seperti ini?,” tegasnya.
Subkiadi juga menyinggung peringatan keras Gubernur Aceh, Muzakkir Manaf (Mu’alem), yang sebelumnya meminta seluruh kepala daerah serius menangani banjir dan longsor, bahkan mempersilakan mundur jika tidak mampu.
“Peringatan Gubernur ternyata tidak digubris. Kalau gubernur sudah marah, masyarakat sudah marah, Wakil Presiden sudah melihat langsung, tapi pemerintah tetap tidak bergerak cepat, apa lagi yang harus ditunggu,” cetusnya.
Ia meminta Pemkab Aceh Singkil dan Pemerintah Aceh tidak lagi berlindung di balik alasan administrasi, karena masyarakat telah lama menanggung dampak terputusnya akses Rimo–Singkil yang menjadi jalur ekonomi dan mobilitas utama.
“Ini bukan sekadar jembatan rusak. Ini cermin apakah pemerintah hadir untuk rakyat atau hanya hadir saat seremoni. Pemerintah harus segera membangun jembatan darurat atau jembatan bailey, bukan besok, bukan minggu depan, tetapi sekarang,” bebernya.
Di akhir pernyataan, Subkiyadi kembali menegaskan bahwa kegagalan menangani satu akses darurat sudah cukup untuk mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam mengurus persoalan yang lebih besar.
“Jika pemerintah tidak mampu menangani satu jembatan darurat pada akses vital masyarakat, bagaimana mungkin rakyat bisa berharap penyelesaian masalah yang jauh lebih besar,” pungkas Subky. (id.81)
