ACEH TAMIANG (Waspada.id): Hasil verifikasi dan validasi (Verval) untuk rumah korban bencana hidrometeorologi di Kabupaten Aceh Tamiang menuai kritikan dan menyisakan rasa sakit yang mendalam bagi pemilik rumah.
Pasalnya, proses Verval rumah rusak akibat ini menuai kecaman, Tim pendata dituding bekerja secara formalitas dan jauh dari fakta di lapangan.
“Percepatan penanganan pascabanjir di Aceh Tamiang terancam menuai bencana baru yang menyisihkan luka bagi masyarakat. Buruknya sistem pendataan yang dilakukan oleh Tim bekerja secara formalitas dan jauh dari fakta di lapangan,” ungkap Syaiful Syahputra, Datok Kampung Mesjid Sungai Iyu Kecamatan Bendahara, Aceh Tamiang Selasa (3/2).
Syaiful Syahputra yang saat ini sebagai Ketua Forum Datok Kecamatan Bendahara menyoroti petugas pendata, baik dari BNPB Pusat, Provinsi, maupun kabupaten yang dinilai enggan mengotori sepatu untuk melihat kenyataan pahit warga.
“Verval tidak sesuai dengan fakta lapangan mengabaikan kondisi sebenarnya, tidak merasakan penderitaan warga. Jangan hanya foto dari luar lalu beri penilaian sepihak,” tegas Tok Keng sebutan akrab Syaiful Syahputra.
Menurutnya, apa yang dilakukan oleh Tim Verval tidak sesuai dengan kondisi lapangan. “Masuk ke dalam, lihat bagaimana struktur rumah itu hancur. Bahkan yang paling sadis, ada rumah yang sudah hanyut rata dengan tanah, tapi tidak diberikan keterangan atau nilai apa pun, ini sangat menyakitkan hati masyarakat,” tegasnya lagi.
Ia memperingatkan agar pemerintah tidak kaku berlindung di balik aturan-aturan lama sebelum banjir 2024. Bencana kali ini memiliki skala kerusakan yang berbeda, dan pendekatan administratif yang kolot hanya akan menyulut amarah massa yang sudah kehilangan segalanya.
Dengan kalender yang kian mendekati bulan suci Ramadhan, kekhawatiran terbesar adalah nasib para pengungsi. Syaiful mempertanyakan hati nurani para pemangku kebijakan jika warga dipaksa menjalani ibadah puasa di bawah tenda pengungsian yang pengap hanya karena birokrasi yang lambat dan salah sasaran.
“Jika pendataan ini tidak segera ditinjau ulang, masyarakat akan tetap berada di bawah tenda saat Ramadhan nanti. Ini adalah kegagalan nyata. Siapa yang mau bertanggung jawab atas penderitaan ini,” sebutnya.
Secara teknis, Syaiful mendesak agar penilaian dilakukan secara transparan berdasarkan fakta fisik. Masyarakat Aceh Tamiang kini menanti keberanian pemerintah untuk mengoreksi data di atas meja dengan kenyataan di atas tanah. Sebelum janji-janji pemerintah pusat hanya menjadi angin surga yang berujung pada mosi tidak percaya dari rakyat yang tengah berduka.
“Selaku Datok Penghulu dan Ketua Forum Datok Penghulu Kecamatan Bendahara, saya sangt meyesal terhadap pendataan rumah rusak terdampak banjir. Di mana ditemukan hasil Verval rumah yang tidak layak dapat menjadi dapat, begitu juga dengan rumah yang hanyut bisa tidak dapat,” cetus Tok Keng sembari menambahkan, untuk itu kita mendesak pemerintah baik BNPB, BPBA dan BPBD agar segera meninjau ulang hasilnya, jangan ada bencana baru muncul di tengah masyarakat. (id76)
