BLANGPIDIE (Waspada): Wakil Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Zaman Akli S.Sos Senin (2/6), bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) memperingati hari lahir Pancasila, di halaman kantor bupati, kompleks perkantoran Bukit Hijau, Blangpidie.
Dalam kegiatan yang turut dihadiri unsur Forkopimkab, para Kepala SKPK, para Asisten, para Staf Ahli dan usnur terkait lainnya hari itu, Wabup Zaman Akli menekankan, pemerintah telah menetapkan Asta Cita sebagai delapan agenda prioritas menuju Indonesia Emas 2045. Salah satu yang paling fundamental dalam Asta Cita tersebut katanya, adalah memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia.
Hal itu dikarenakan, kemajuan tanpa arah ideologis akan mudah goyah. Kemajuan ekonomi tanpa pondasi nilai-nilai Pancasila bisa melahirkan ketimpangan. Kemajuan teknologi tanpa bimbingan moral Pancasila, bisa menjerumuskan bangsa pada dehumanisasi. “Memperkokoh ideologi Pancasila berarti menegaskan kembali bahwa, pembangunan bangsa harus selalu berakar pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial,” sebutnya.
Ditambahkan, dalam era globalisasi dan digitalisasi yang semakin kompleks, tantangan terhadap Pancasila pun semakin nyata. Dapat disaksikan penyebaran paham-paham ekstremisme, radikalisme, intoleransi, hingga disinformasi yang mengancam kohesi sosial.
Oleh karena itu, melalui Asta Cita, semua elemen masyarakat dipanggil untuk melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam segala dimensi kehidupan, dari pendidikan, birokrasi, ekonomi, hingga ruang-ruang digital.
Dalam dunia pendidikan katanya, perlu ditanamkan Pancasila sejak dini, bukan sekedar dalam pelajaran formal, tetapi dalam praktik keseharian. Sekolah dan universitas harus menjadi tempat lahirnya generasi yang cerdas secara intelektual, tangguh secara karakter dan kuat dalam integritas moral.
Di lingkungan pemerintahan dan birokrasi, nilai-nilai Pancasila harus hadir dalam bentuk pelayanan publik yang berkeadilan, transparan dan berpihak pada rakyat. Setiap kebijakan dan program harus mencerminkan semangat kemanusiaan dan keadilan sosial, bukan kepentingan kelompok atau golongan.
Dalam bidang ekonomi, perlu memastikan bahwa pembangunan tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, tetapi menjadi berkah bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial, sebagaimana termaktub dalam sila kelima, harus menjadi orientasi utama. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), ekonomi kerakyatan dan koperasi harus terus diberdayakan agar tidak ada warga yang tertinggal dalam kemajuan bangsa.
Dalam ruang digital, harus membangun kesadaran kolektif bahwa dunia maya bukan ruang bebas nilai. Etika, toleransi dan saling menghargai tetap harus ditegakan. “Pancasila harus menjadi panduan dalam berinteraksi di media sosial maupun platform digital lainnya. Mari kita perangi hoaks, ujaran kebencian dan provokasi, dengan literasi digital dan semangat gotong-royong,” ujarnya.
Namun, tugas ini tidak bisa dijalankan sendiri. Seluruh elemen bangsa dari pusat hingga daerah, dari pejabat hingga masyarakat, dari tokoh agama hingga pemuda, memiliki peran untuk menjadi pelaku utama pembumian Pancasila. “Mari kita jadikan Hari Lahir Pancasila ini bukan sekedar seremonial, tetapi momen untuk memperkuat komitmen kita terhadap nilai-nilai luhur bangsa. Jadikan setiap langkah, setiap kebijakan, setiap ucapan dan tindakan kita sebagai cerminan dari semangat Pancasila,” pungkasnya.(b21)
