BANDA ACEH (Waspada.id): Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah mendesak percepatan penyerahan data kerusakan rumah pascabencana, dalam rapat yang digelar di Kantor Gubernur Aceh pada Rabu (7/1). Hal ini bertujuan agar bantuan dari pemerintah pusat dan daerah dapat segera sampai ke masyarakat terdampak.
Sekretaris Daerah Aceh M Nasir menegaskan pentingnya keakuratan data: “Program rehabilitasi dan rekonstruksi akan berjalan sesuai dengan data R3P. Karena itu, ketelitian dan keakuratan data menjadi kunci agar bantuan tepat sasaran.”
Fadhlullah menjelaskan bahwa Kementerian Sosial (Kemensos) telah menyiapkan bantuan lauk pauk sebesar Rp450 ribu per jiwa bagi warga yang akan menempati hunian sementara (Huntara), namun Pemerintah Aceh mengusulkan agar bantuan tersebut diberikan segera tanpa menunggu hunian siap. Bagi warga yang mengungsi ke rumah keluarga, disiapkan bantuan sebesar Rp600 ribu per kepala keluarga (KK) per bulan.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh rumah terdampak – baik rusak ringan, sedang, maupun berat – akan diusulkan mendapatkan dana perabotan sebesar Rp3 juta per unit, mengingat hampir semua perabotan warga tidak dapat digunakan kembali akibat banjir.
Pengusulan data dapat dilakukan dalam dua tahap, dengan target tahap pertama diserahkan sebelum 15 Januari 2026 agar masyarakat segera merasakan bantuan hidup (Jadup) dari Kemensos dan dana perabotan. Selain itu, Wagub juga meminta pengusulan data penerima bantuan pemberdayaan senilai Rp5 juta per keluarga dari Kemensos untuk membantu pemulihan ekonomi.
Penyaluran bantuan Kemensos sepenuhnya bergantung pada data yang diajukan pemerintah kabupaten dan kota. Data tersebut akan dimasukkan ke dalam Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang akan disahkan oleh pusat dan tidak dapat diubah lagi.
Rapat diikuti langsung oleh kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) terkait, serta bupati dan wali kota wilayah terdampak yang mengikuti secara daring. (id65)
