SUBULUSSALAM (Waspada.id): Rapat khusus dengan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh, Arinaldi, S.SIT, SH, MM di Banda Aceh, Kamis (25/9), Wali Kota Subulussalam Haji Rasyid Bancin fokus dengan pembahasan tiga kasus perusahaan.
Se
Sesuai press rilis yang diterima Waspada.id, Kamis (25/9) tiga kasus itu adalah, penggarapan lahan oleh PT Sawit Panen Terus (SPT) yang memicu polemik antara masyarakat – perusahaan, kemudian lahan warga dicaplok PT Laot Bangko yang membuat warga sejumlah desa resah dan pencaplokan desa administratif ke dalam konsesi Hak Guna Usaha (HGU) oleh PT Mitra Sawit Sejahtera Bersama (MSSB) yang sangat merugikan masyarakat dan mengganggu tata kelola pemerintahan desa.
“Kami lebih fokus pada tiga persoalan besar terkait penggarapan serta pencaplokan lahan yang dilakukan PT SPT, Laot Bangko dan MSSB,” pesan Rasyid.
Saat itu kjga dibedah persoalan pertanahan, mencari formula percepatan realisasi program penataan tanah, reforma agraria hingga penyelesaian konflik berkepanjangan antara masyarakat dengan korporasi perkebunan kelapa sawit.
Dalam pertemuan khusus itu, Kakanwil Arinaldi didampingi jajaran pejabat utama BPN, yakni Kabid I, II dan III, Wahyu Ardiansyah, Mustafa, Ruslan dan Afzal Khalilullah, lalu Wali Kota Rasyid bersama Kepala Dinas Pertanahan Sahpuddin Ujung, Kabag Tata Praja Wildan Sastra dan tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Subulussalam.
Diskusi berlangsung intens, pemaparan data dan kasus ril di lapangan penghambat proses pembangunan berbasis reforma agraria di Kota Subulussalam selama ini.
Arinaldi menyambut positif langkah proaktif Haji Rasyid yang menempatkan isu konflik pertanahan menjadi salah satu prioritas utama visi misi pemerintahannya. BPN menjanjikan akan menindaklanjuti persoalan yang menjadi kewenangan BPN, terlebih penyelesaian sengketa tanah yang melibatkan perusahaan besar.
Kata Arinaldi, reforma agraria harus diselesaikan melalui kerja kolaboratif lintas sektor agar semua program dan tindak lanjut disinergikan dengan multi pihak sehingga penyelesaian konflik berjalan menyeluruh, transparan, sesuai regulasi, adil dan berkelanjutan.
Menurutnya, forum tersebut sangat penting sebagai ruang koordinasi formal sekaligus strategi dalam mencari solusi konkret atas beragam kasus pertanahan yang menahun di Subulussalam.
Ditegaskan, problem agraria menjerat masyarakat bahkan menghambat pembangunan daerah serta memunculkan ketidakadilan sosial berlarut.
Atas komitmen Kakanwil, Wali Kota Rasyid mengapresiasi mendalam, terlebih rapat khusus di itu atas undangan Kakanwil.
Diketahui, isu konflik tanah di daerah ini telah disampaikan Wali Kota bersama tim terkait pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI di Senayan belum lama ini.
“Saya berterima kasih kepada Kakanwil BPN Aceh atas undangan rapat khusus ini. Pertemuan ini menjadi ruang penting untuk membedah kasus pertanahan di Subulussalam, karena problem agraria sudah terlalu lama membebani masyarakat. Kami ingin mencari solusi konkret, bukan hanya wacana,” tegas Rasyid. (id90)
