SABANG (Waspada.id): Wali Kota Sabang Zulkifli H. Adam meluncurkan Kawasan Ekowisata Penyu Ie Meulee di Pantai Keramat Ie Meulee, Jumat (23/1) sore.
Kegiatan perdana ini dirangkai dengan penandatanganan deklarasi konservasi, edukasi lingkungan, serta pelepasan 82 ekor tukik penyu sisik sebagai simbol upaya pelestarian satwa laut langka tersebut.
Wali Kota menyatakan, penyu sisik hanya ditemukan di beberapa wilayah tertentu, sehingga upaya pelestariannya membutuhkan dukungan bersama dari masyarakat, pemerintah daerah, provinsi, hingga pusat.
“Harapan kita kepada warga Ie Meulee dan kelompok konservasi agar terus menjaga ekosistemnya. Berkat kerja keras mereka, penyu sisik bisa tumbuh dengan baik,” ujarnya.
Pemerintah Kota Sabang berkomitmen membatasi pembangunan yang mengganggu habitat penyu dan menggunakan anggaran gampong untuk dukungan perlindungan. Rencana pengembangan ekowisata sebagai kawasan konservasi, edukasi, dan wisata ramah lingkungan juga akan didukung dengan regulasi melalui Peraturan Wali Kota dan penguatan qanun.
Deklarasi dan Pelepasan Tukik Sebagai Langkah Awal
Dalam kesempatan yang sama, dilakukan penandatanganan Deklarasi Ie Meulee bersama Forkopimda dan tamu undangan sebagai simbol komitmen menjaga kelestarian penyu dan ekosistem pesisir. Pelepasan tukik juga melibatkan siswa SD Negeri 5 Sabang dan TK Negeri 7 Sabang untuk edukasi sejak dini.
Pendamping Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) Konservasi Bahari Ie Meulee, Marzuki, menjelaskan pelepasan ini merupakan yang pertama di Kota Sabang. Tukik yang dilepas merupakan hasil penyelamatan telur yang direlokasi untuk menghindari gangguan habitat alami.
Menurut Marzuki, Pantai Keramat Ie Meulee dengan pohon pandannya merupakan ekosistem alami penyu sisik yang perlu dijaga. Secara ilmiah, penyu akan kembali ke pantai tempat ia menetas setelah sekitar 25 tahun.
“Perlindungan habitat dan keterlibatan masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan konservasi,” jelasnya.
Kelompok konservasi akan terus dorong kolaborasi dengan berbagai pihak untuk penyediaan sarana pendukung seperti penangkaran, pos pantau, dan patroli kawasan.(id68)
