BANDA ACEH (Waspada.id): Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia Dadan S. Suharmawijaya didampingi Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Aceh Dian Rubianty dan jajaran melakukan kunjungan silaturahmi dan koordinasi ke Lembaga Wali Nanggroe Aceh Kamis, (09/10/2025).
Pimpinan Ombudsman RI disambut langsung oleh Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Teungku Malik Mahmud Al Haytar yang didampingi staf khusus. Turut hadir Sekretaris Mahkamah Syar’iyah Aceh.
Pertemuan ini menjadi ruang strategis untuk mempererat koordinasi dan sinergi antara Ombudsman RI dan Wali Nanggroe sebagai pengampu tertinggi urusan adat, agama, hukum, dan keistimewaan di Aceh.
Dalam pertemuan tersebut, Dadan menegaskan komitmennya untuk memperkuat kerja sama antara Ombudsman RI dan Wali Nanggroe dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik di Aceh.
“Sebagai Pimpinan Ombudsman dan Pengampu wilayah untuk Aceh, kami berharap koordinasi antara Ombudsman dan Wali Nanggroe dapat terus ditingkatkan. Aceh punya kesempatan untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berkeadilan sesuai nilai-nilai syariat Islam,” ujar Dadan.
Sebagai sesama pencinta sejarah, diskusi hangat hingga tiga jam kedua belah pihak juga sempat membahas peran Aceh dalam pembentukan Republik Indonesia.
Atas kesadaran sejarah itu pula penguatan kewenangan antar lembaga di Aceh dapat terus dilakukan untuk pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik.
Kekhususan Aceh diharapkan dapat mencegah potensi penyimpangan penyenggaraan pelayanan dan pelaksanaan pengawasan pelayanan publik.
Wali Nanggroe dalam kesempatan tersebut mengajak Ombudsman untuk terus memberi masukan kepada Pemerintah Aceh agar dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya berfokus pada target penyerapan anggaran namun juga harus meningkatkan upaya pembangunan kualitas masyarakat Aceh.
“Pemerintahan yang tidak berpihak pada masyarakat akan melahirkan ketimpangan sosial. Ketimpangan inilah yang menjadi cikal bakal munculnya gejolak. Karena negara hadir lewat pelayanan publik berkualitas untuk semua. Terutama untuk kelompok paling lemah dan rentan dalam masyarakat,” tegasnya.
Wali Nanggroe juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas lembaga untuk memperkuat pengawasan.
Selanjutnya, Wali Nanggroe menambahkan pentingnya pelayanan publik yang berkualitas dan berpihak pada masyarakat agar keadilan dirasakan masyarakat.
“Pelayanan publik yang tidak dikawal akan menimbulkan pelencengan,” tambahnya.
Isu pelayanan publik berkualitas menjadi perhatian utama dalam dialog ini, termasuk kendala pelaksanaan, infrastruktur, dan kesenjangan sosial.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Aceh Dian Rubianty menyoroti pentingnya pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak Aceh.
“Pendidikan harus menjadi prioritas. Anak-anak Aceh harus mendapatkan haknya tanpa terkendala biaya, atau hambatan apapun,” ujar Dian.
Selain itu, dibahas pula isu pelayanan kesehatan, persoalan overkapasitas di Lapas Perempuan dan potensi sumber daya alam Aceh yang diharapkan dapat dikelola untuk kesejahteraan masyarakat Aceh.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Nanggroe juga memberikan sejumlah usulan. Diantaranya, Wali Nanggroe menganjurkan perlunya dibentuk Forum Koordinasi Pengawasan Pelayanan Publik di Aceh yang ikut melibatkan lembaga-lembaga keistimewaan Aceh bersama Ombudsman RI.
Lewat forum ini pengawasan berbasis nilai-nilai adat dan syariat, peningkatan literasi akan hak-hak masyarakat dalam pelayanan publik, serta sinergi antar lembaga-lembaga pelayanan publik dan lembaga-lembaga keistimewaan Aceh dapat dikembangkan.
Dadan menyambut baik usulan tersebut dan menyatakan bahwa Wali Nanggroe akan menjadi pemersatu dalam pelaksanaan forum ini.
“Kami ingin terus bersinergi dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik yang berlandaskan pada syariat dan keistimewaan Aceh. Semoga Lembaga Wali Nanggroe Aceh menjadi pengisi roh value dan moralitas tertinggi tata kelola pemerintahan di Aceh bersama Ombudsman RI” tegas Dadan.
Pertemuan ditutup dengan harapan Wali Nanggroe agar Pemerintah Indonesia ke depan lebih bijaksana dalam membangun negeri dan menjunjung tinggi nilai keadilan.(id66)
