REDELONG (Waspada.id): Sejumlah warga Kampung Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, mengaku kecewa terhadap proses pendataan korban banjir bandang yang dinilai tidak transparan dan diduga tidak merata. Bahkan, muncul dugaan adanya manipulasi atau pemalsuan data dalam penetapan warga yang masuk sebagai penerima bantuan.
Kekecewaan tersebut disampaikan Marhaban Umar, perwakilan Forum Masyarakat Peduli Kampung Wih Pesam. Ia menyebut persoalan ini telah menjadi perbincangan luas di tengah masyarakat.
“Kami sangat kecewa dengan proses pendataan ini. Banyak warga yang benar-benar menjadi korban banjir bandang dan rumahnya kemasukan lumpur, tetapi tidak dimasukkan dalam data korban,” ujar Marhaban Umar, Minggu (8/3).
Menurutnya, kondisi di lapangan menunjukkan adanya sejumlah warga yang terdampak langsung oleh banjir bandang, namun tidak tercatat dalam daftar korban yang diajukan oleh aparat kampung.
Ia mencontohkan rumah milik Anis Fauzan di Dusun Seuneubok Aceh, Kampung Wih Pesam, yang disebut mengalami kerusakan akibat lumpur yang masuk ke dalam rumah serta merusak usaha pembuatan tempe miliknya.
“Rumah Anis Fauzan jelas terdampak. Lumpur masuk ke dalam rumah dan usahanya juga hancur, tetapi namanya tidak dimasukkan dalam data korban,” ungkapnya.
Selain itu, warga lain bernama Sutriswan juga disebut mengalami kondisi serupa. Rumahnya terdampak lumpur, namun tidak tercatat dalam pendataan korban bencana.
Di sisi lain, Marhaban Umar juga mengungkapkan adanya dugaan warga yang sebenarnya tidak terdampak justru masuk dalam daftar penerima bantuan.
“Ada rumah yang tidak terkena lumpur sama sekali, tetapi justru dimasukkan dalam data korban oleh aparat kampung,” katanya.
Forum Masyarakat Peduli Kampung Wih Pesam juga menyoroti kondisi warga di Dusun Seuneubok Aceh yang disebut mengalami dampak cukup besar, namun sebagian besar tidak masuk dalam daftar pendataan bantuan.
“Di dusun kami banyak yang terdampak, termasuk kebun yang longsor dan jalan menuju kebun yang rusak. Tapi sampai sekarang satu pun tidak dimasukkan dalam data bantuan. Ini yang membuat masyarakat sangat kecewa,” ujarnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun warga, jumlah rumah yang mengalami kerusakan berat akibat banjir bandang di Kampung Wih Pesam diperkirakan sekitar 11 unit, sementara rumah yang mengalami kerusakan ringan disebut jauh lebih banyak.
Warga pun berharap pemerintah kecamatan maupun kabupaten segera melakukan verifikasi ulang agar bantuan benar-benar diberikan kepada masyarakat yang terdampak.
“Pendataan ini terkesan amburadul dan tidak adil. Kami berharap pemerintah segera turun melakukan verifikasi ulang agar bantuan tepat sasaran,” tegas Marhaban Umar.
Ia juga menyebutkan pihaknya siap memberikan keterangan serta bukti berupa foto dan video kondisi rumah warga yang terdampak namun tidak masuk dalam pendataan.
Penjelasan Reje Kampung (Kepala Desa)
Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Bedel Reje Kampung Wih Pesam, Nova, saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa pihak kampung hanya melakukan pendataan awal terhadap rumah yang rusak akibat banjir bandang.
“Pendataan kerusakan rumah kami lakukan sesuai kondisi yang kami lihat di lapangan. Data tersebut kemudian kami sampaikan secara berjenjang ke pihak kecamatan hingga pemerintah daerah,” ujarnya.
Ia menyebutkan, berdasarkan laporan yang diajukan, terdapat sekitar 49 rumah yang dilaporkan mengalami kerusakan. Jumlah tersebut kemudian bertambah menjadi 67 unit setelah adanya program relokasi.
Namun demikian, Nova menegaskan bahwa penentuan kategori kerusakan rumah, baik rusak berat maupun rusak ringan, sepenuhnya dilakukan oleh tim dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang turun langsung ke lapangan untuk melakukan verifikasi.
“Yang menentukan rumah itu rusak berat atau rusak ringan adalah tim dari PU. Mereka yang turun langsung memverifikasi laporan dari kami. Dari hasil itu kemudian dikeluarkan SK Bupati untuk penerima bantuan hunian tetap tahap pertama,” jelasnya.
Nova juga mengaku telah mengupayakan agar rumah warga yang belum masuk dalam daftar tahap pertama dapat dipertimbangkan dalam tahap berikutnya.
“Kami sudah menelusuri ke Dinas PU untuk memohon agar rumah yang rusak namun belum masuk dalam SK tahap pertama bisa diusulkan pada tahap kedua. Bahkan saya sempat membawa tujuh orang masyarakat untuk menyampaikan langsung ke dinas,” katanya.
Ia menambahkan bahwa apabila terdapat rumah yang dinilai masyarakat tidak sesuai dengan hasil verifikasi, hal tersebut berada di luar kewenangan pemerintah kampung.
“Kalau ada yang dinilai masyarakat seharusnya masuk atau sebaliknya, itu di luar kewenangan saya. Karena yang melakukan verifikasi adalah tim dari PU, sementara kami hanya mendata,” ujarnya.
Nova juga menyebut rumah miliknya sendiri yang disebut mengalami kerusakan berat tidak termasuk dalam daftar penerima bantuan.
“Rumah saya sendiri juga tidak mendapatkan bantuan, padahal Pak Bupati juga pernah mengatakan rumah saya rusak berat. Tapi saya tidak masalah dengan hal itu,” ungkapnya.
Tanggapan Sekretaris Kampung
Sementara itu, Sekretaris Kampung Wih Pesam, Irwan Firdiansyah, turut menanggapi sejumlah keluhan warga yang disampaikan terkait pendataan korban banjir.
Ia menjelaskan bahwa untuk warga bernama Anis Fauzan, pihak kampung telah mengusulkan bantuan melalui program UMKM ke Dinas Koperasi karena kerugian yang dialami berkaitan dengan usaha pembuatan tempe.
“Untuk Anis Fauzan, sudah kami sampaikan menerima bantuan UMKM. Kami bahkan sudah melakukan survei bersama Dinas Koperasi jauh sebelum penetapan data oleh Dinas PUPR,” ujarnya.
Irwan menjelaskan, pada saat proses pendataan awal, kondisi rumah Anis Fauzan dari bagian depan terlihat aman sehingga kemungkinan tidak teridentifikasi mengalami kerusakan.
“Kemungkinan dari dusun juga kurang memperhatikan karena dari bagian depan rumah terlihat aman. Namun kemarin kami juga sudah membuat relokasi jalur air di belakang rumah beliau,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa warga bernama Sutriswan sebenarnya telah menerima bantuan dari pemerintah.
“Untuk Sutriswan tidak benar kalau disebut tidak menerima bantuan. Yang bersangkutan menerima dana stimulus dan juga diundang langsung oleh Bupati. Untuk bantuan lainnya juga sudah aman, bahkan verifikasinya dinyatakan rusak berat,” katanya.
Irwan menambahkan bahwa pihak pemerintah kampung tetap terbuka terhadap kritik masyarakat dan akan terus berupaya mengupayakan bantuan bagi warga yang benar-benar terdampak.
“Kami tidak anti kritik. Jika ada warga yang merasa belum terdata, silakan disampaikan agar bisa kami tindak lanjuti sesuai prosedur yang berlaku,” pungkasnya.(id.86)
