Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Selatan (Tapsel) terus mempercepat penanganan pascabencana banjir dan longsor yang melanda wilayah tersebut. Saat ini, status kedaruratan di daerah berada pada masa transisi pemulihan
Sesuai Surat Keputusan (SK) Bupati Tapanuli Selatan, H. Gus Irawan Pasaribu, Nomor 100.3.3.2/659/KPTS/2025. Masa transisi pemulihan berlaku selama 90 hari, terhitung sejak 1 Januari hingga 31 Maret 2026.
Berdasarkan data yang dihimpun akhir Februari kemarin, jumlah pengungsi terdampak bencana di Tapsel tercatat sebanyak 1.363 jiwa atau 384 kepala keluarga (KK).
Sebanyak 990 jiwa (280 KK) sebelumnya berada di Pos Lapangan Batu Hula, Kecamatan Batang Toru. Sementara 373 jiwa (104 KK) di Pos Lapangan (Poslap) Pengkolan, Kecamatan Sipirok.
Seiring pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dan penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH), proses pemulangan terus dilakukan. Sebanyak 891 jiwa atau 244 KK telah dipulangkan dari pos pengungsian, karena telah menerima DTH dan menempati Huntara.
Saat ini, pengungsi yang masih berada di Poslap Batu Hula tersisa 472 jiwa atau 140 KK. Di Poslap Pengkolan telah kosong setelah seluruh pengungsi dipindahkan ke Huntara di Desa Aek Latong sebanyak 419 jiwa atau 104 KK.
Dalam penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH), Pemkab Tapsl telah menetapkan 1.319 KK penerima berdasarkan SK perubahan dari pemerintah daerah. Dari jumlah itu, 1.158 rekening telah terisi saldo.
Sementara 961 KK telah menerima bantuan per 20 Februari 2026. Sehingga masih terdapat 197 KK yang belum menerima penyaluran bantuan.
Adapun kebutuhan hunian sementara di Tapanuli Selatan tercatat sebanyak 816 KK yang terdiri dari 683 Huntara terpusat dan 133 Huntara mandiri.
Huntara Simarpinggan, Kecamatan Angkola Selatan, dibangun oleh Danantara. Telah selesai 200 unit, lebih 4 unit karena target awal hanya 186 unit. Huntara ini dilengkapi dengan jaringan listrik, air, serta fasilitas umum dan saat ini telah dihuni oleh 186 KK.
Di Aek Latong, Kecamatan Sipirok, sebanyak 120 unit dan telah selesai dibangun oleh BNPB, Sementara target target hany 118 atau lebih 2 unit. Sebanyak 118 KK atau 451 jiwa pengungsi dari Kecamatan Sipirok telah menempatinya.
Hanya saja, kebutuhan air bersih jangka panjang masih dalam proses pemenuhan melalui pembangunan sumur dalam oleh Pemkab Tapsel bersama PT Wika.
Di Desa Simatohir, Kecamatan Angkola Sangkunur, sebanyak 140 unit. Dikerjakan tenaga sipil, TNI Marinir, serta unsur kepolisian. Sebagian unit telah selesai dan sebagian lainnya masih dalam tahap pembangunan.
Di Desa Napa, Kecamatan Batang Toru, target 245 unit dan dibangun oleh Kementerian PUPR. Dari total 21 blok yang direncanakan, sebanyak 20 blok atau 240 unit telah selesai dibangun.
Sementara pembangunan Huntara Mandiri juga sedang berlangsung di Kecamatan Sayur Matinggi, Kecamatan Muaratais, Kecamatan Angkola Barat, dan Kecamatan Angkola Sangkunur.
Berdasarkan kajian R3P, bencana di Tapsel mengakibatkan sebanyak 2.146 unit rumah terdampak bencana. Dengan rincian 188 rumah rusak ringan, 126 rusak sedang, dan 1.832 rusak berat.
Untuk relokasi mandiri, Pemkab Tapsel mengusulkan pembangunan 594 unit rumah dengan total anggaran sekitar Rp25,69 miliar. Setelah direview BNPB menjadi 552 unit dengan anggaran Rp23,65 miliar. Sebab ada 42 unit yang NIK dan KK-nya tidak valid.
Sementara relokasi terpusat direncanakan sebanyak 1.444 unit. Sepeti di Desa Hapesong 227 unit oleh Yayasan Buddha Tzu Chi, Desa Napa 699, Desa Simarpinggan 186, Desa Aek Latong 118 oleh Baznas, Desa Simatohir 71, dan Desa Panobasan Lobu Uhom 143 unit.
Tim penanganan bencana dengan PIC Sumut Mayjen Fajar Setiawan, melakukan pendampingan posko PDB serta peninjauan lokasi Huntara Simarpinggan dan Simatohir. Termasuk meninjau pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bantuan Yayasan Buddha Tzu Chi.
Selain itu, bantuan logistik dari gudang Kualanamu Deliserdang juga telah disalurkan ke gudang logistik Tapsel. Berupa kasur, dipan, selimut, matras, kipas angin, mie instan, kompor, sembako, hingga perlengkapan lainnya untuk mendukung kebutuhan pengungsi.
Pemda dan berbagai pihak terkait terus melakukan percepatan pembangunan Huntara maupun Huntap. Memastikan penyaluran bantuan berjalan lancar agar para korban bencana dapat segera kembali menjalani kehidupan secara normal.
Bagi warga Tapsel yang terdampak bencana, Huntara dan Huntap ini menjadi awal dari kehidupan baru setelah melewati masa-masa sulit di pengungsian.
Meski perlahan, pemerintah tidak akan melepas rakyatnya menjalani hidup sendiri-sendiri di ambang ketidakpastian. Semua harus pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. (Adv)
