“Teman-teman wartawan kenal tidak dengan wartawan ini. Sudah bertahun-tahun dia memeras kepala sekolah dengan modus minta pasang iklan. Dan jika tidak disetujui, maka dia mengancam memuat berita tentang dugaan penyalahgunaan dana BOS pada sekolah tersebut di media tempat dia bekerja. Inisial wartawan ini AB.”
PERTANYAAN dan informasi tersebut disampaikan Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Kacabdin) Kabupaten Aceh Utara, Drs. Ahmad Yamani, M.Pd kepada belasan wartawan di Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara sambil memperlihatkan foto oknum wartawan itu.
Beberapa wartawan memberitahukan Ahmad Yamani, bahwa wartawan tersebut berada di luar Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe. Namun istri oknum wartawan itu berasal dari Kota Lhokseumawe.
Selanjutnya, Ahmad Yamani memberitahukan, oknum wartawan ini mengaku bekerja di salah satu media online. Namun nama AB, kata Yamani tidak tercantum dalam bok redaksi. Bahkan media tempat dia bekerja itu belum terdaftar di dewan pers. “Perusahaannya ada, tapi tidak terverifikasi dewan pers,” kata Kacabdin Aceh Utara itu.
Kehadiran oknum wartawan ini di Aceh Utara telah menciptakan keresahan bagi hampir seluruh kepala sekolah SMA/SMK sederajat. Bahkan kehadiran wartawan model seperti ini telah menghancurkan reputasi teman-teman pers yang bekerja secara profesional.
Saat bertemu dengan teman-teman kepala sekolah, kata Yamani, oknum wartawan ini menakut-nakuti para kepala sekolah dengan tudingan, kepala sekolah bersangkutan telah melakukan penyalahgunaan dana BOS di sekolahnya.
Agar berita dugaan penyalahgunaan dana BOS tidak diberitakan di media tempat dia bekerja, maka oknum wartawan ini meminta kepala sekolah bersangkutan untuk memasang iklan dengan tawaran harga yang fantastis berkisar antara Rp3 juta hingga Rp5 juta.
“Ada 86 kepala SMA dan SMK sederajat di bawah Cabdin Kabupaten Aceh Utara dan hampir semua kepala sekolah itu pernah diancam olen oknum wartawan ini. Dan ini telah dilakukan oknum wartawan ini bertahun-tahun dan kami sudah tidak dapat menolerir dan berencana akan melaporkan kasus pemerasan ini ke Polda Aceh dan Dewan Pers. Apa yang dituding oleh oknum wartawan itu sama sekali tidak ada,” terang Drs. Ahmad Yamani panjang lebar.
Informasi adanya kegiatan pemerasan dengan modus pasang iklan oleh oknum wartawan bersangkutan diposting oleh Ahmad Yamani dalam WhastApp Grub Cabdin se Aceh. Dan tidak lama setelah diposting dalam grup tersebut, hampir semua Cabdin mengaku oknum wartawan yang sama melakukan praktek yang sama di wilayah kerja mereka masing-masing.
“Sangat luar biasa bukan. Dia bukan hanya memeras kepala sekolah kami, tapi nyaris di seluruh Aceh. Karena itu, seluruh Cabdin telah sepakat untuk melaporkan yang bersangkutan,” sebutnya.
Dalam konferensi pers yang sengaja digelar oleh Cabdin Aceh Utara itu, Jumat (2/8) pukul 20.30 di Ocean Coffee Lhokseumawe ikut membawa beberapa kepala sekolah yang pernah menjadi korban pemerasan dan beberapa kepala sekolah yang bertahan untuk tidak pasang iklan, namun diberitakan oleh oknum wartawan itu. Dan berita yang dipublish di media tersebut tidak benar.
“Informasi AB juga melakukan hal sama pada kepala SD dan SMP di Aceh Utara. Kehadirannya sangat-sangat meresahkan dan pastinya juga telah mencoreng nama baik pers di Indonesia,” ucapnya.
Seraya menambahkan, “Sudah bertahun-tahun terjadi. Sehingga kami namakan oknum ini dengan sebutan wartawan ‘Dana BOS’.”
Keberadaan wartawan model begini, sebut Yamani, telah mengganggu kenyamaan para kepala sekolah dalam bekerja dan berimplikasi pada penurunan kualitas pendidikan di Kabupaten Aceh Utara. Kehadiran pelaku membuat kepala sekolah tidak nyaman, sehingga para kepala sekolah di Aceh Utara telah sepakat untuk tidak membiarkan kondisi ini terjadi berlarut-larut.
“Jika kepala sekolah menuruti negosiasi dengannya, berita dugaan tersebut tidak dinaikkan, tapi kalau tidak dituruti keinginannya, maka oknum wartawan ini pasti memberitakannya dan berita yang dipublish jauh dari kebenaran,” sebut Yamani berulang-ulang.
Keinginan para kepala sekolah untuk membawa persoalan ini ke ranah hukum telah bulat. Hal ini dinilai penting untuk memberikan efek jera kepada oknum yang berinisial AB itu dan juga kepada sejumlah oknum wartawan yang melakukan praktek yang nyaris sama dengannya.
“Rencana ini sudah kami sampaikan kepada teman-teman wartawan dalam konferensi pers yang kita laksanakan di Ocean Coffee Lhokseumawe, Jumat (2/8) dan benar-benar kami lakukan. Kami juga mendapat dukungan dari sejumlah organisasi guru seperti PGRI,” pungkas Drs Ahmad Yamani menutup wawancara dengan Waspada.id, Sabtu (3/8) siang.
Maimun Asnawi, S.Hi.,M.Kom.I
Sebenarnya mudah koq kalau menghadapi wartawan itu, kalau ada oknum wartawan yang berusaha untuk mencari-cari kesalahan suatu instansi atau lembaga, cukup minta KTA yang ada BARCODEnya dan minta nomer telpon pimrednya, kalau memang wartawan resmi pasti berani menunjukkan KTA yang ada BARCODEnya dan tidak akan takut memberikan nomer telpon pimred-nya. Tapi sebaliknya kalau wartawan itu oknum atau biasa disebut wartawan Bodrex pasti takut.
Kalau memang tidak ada indikasi penyalahgunaan dana BOS, kenapa mesti takut menghadapi wartawan, mau wartawan resmi ataupun WTS ?
Lalu kalau tidak benar kenapa juga Kepala sekolah mau ladenin ? Bukankah rasa takut muncul hanya ketika ada penyalahgunaan? Salut sama beberapa kepsek yang tidak mau ikuti permintaannya dan memang ada banyak yang mengaku wartawan tp sebenarnya abal2. Di tempat saya pun ada yang seperti itu. Atau mungkin di seluruh Indonesia ada. Segera laporkan biar ada efek jera.
Harusnya kalau sudah bertahun tahun kenapa tidak sejak dulu dilaporkan, disini juga harus diperiksa kepala sekolahnya, ada apa kok mau menuruti kemauan oknum wartawannya,pasti ada sesuatu, itu juga harus di telusuri,,memang saya tidak setuju ada oknum wartawan memeras, tapi disini juga dilihat juga kenapa kepsek takut
Waduh dengan ancaman kepsek sudah takut, semestinya tidak oerlu takut jika apa yang dikatakan oleh wartawan tersebut tidak benar.
Ini jenis korupsi model lama gaya baru,bagi oknum yang mengikuti maunya maka oknum akan takut……