BANDA ACEH (Waspada): Hasil pemilu legislatif dan jika salah usung calon kepala daerah harus menjadi cermin untuk PPP Aceh sehingga PPP tidak mencapai PT 4 %.
“Karena salah mengusung Capres, jangan terulang pada pengusungan Cagub yang kurang disukai rakyat dan tidak layak, bisa diboikot Rakyat Aceh,” demikian salah seorang kader dan mantan pengurus DPW PPP Aceh, M. Amin Said, SH, M. Hum (foto), melalui telepon selulernya menanggapi pertanyaan wartawan di Banda Aceh, Rabu (14/08/2024).
Dia menyerukan agar Parpol-parpol yang pernah membuka pendaftaran untuk menjaring anak bangsa terbaik untuk menjadi para calon kepala daerah seperti calon gubernur (Cagub) maupun calon bupati/calon wali kota (Cabup/ Cawalkot) di Aceh untuk tidak salah memberikan rekomendasi atau salah mengusung hanya karena kepentingan pragmatis dan jangka pendek tanpa memperhatikan kelayakan, kemampuan kepemimpinan, pengalaman, integritas dan kompetensi.
PPP Aceh, sebut Amin, telah membuka penjaringan dan pendaftaran calon gubernur/Wagub harus menjadi pertimbangan dan referensi untuk memberikan rekomendasi dan juga penyampaian visi dan misi karena disitulah kita bisa melihat kemampuan dan integritasnya sebagai calon pemimpin
“Saat ini Aceh dan rakyatnya butuh pemimpin yang sesungguhnya, bukan sekedar calon kepala daerah tapi harus orang yang bisa memberikan solusi untuk Aceh yang saat ini Aceh masih sebagai daerah “minus”, setahu saya ada beberapa tokoh/kandidat yang pernah mendaftar ke PPP dan sudah menyampaikan visi dan misinya merekalah selayaknya yang dapat direkomendasikan,” katanya.
Amin sebagai orang yang pernah dibesarkan oleh PPP wajar mengingatkan pimpinan partai saat ini supaya memilih orang sesuai aspirasi tingkat bawah.
“Saya kira Parpol, termasuk PPP di Aceh harus hadir sesuai kebutuhan Aceh dan keinginan rakyat dalam konteks Pilkada serentak kali ini, mayoritas warga Aceh menginginkan Aceh ini berubah, sejahtera dan maju. Tentu kalau kita bicara perubahan, kesejahteraan dan kemajuan maka para calon kepala daerah wajib diseleksi lebih ketat dari figur-figur yang telah mendaftar serta memenuhi syarat kepemimpinan dari segala sisi,” jelas Amin.
Menurut penilaian Amin yang mengaku setiap hari terus memantau dinamika proses Pilkada Aceh melalui berbagai media dan jaringannya di lapangan, ada beberapa figur yang dinilainya sangat layak yang telah mendaftar ke PPP bahkan mereka ikut mempresentasikan visi misi resmi mereka ke DPP PPP. Salah satu diantara pasti ada yang paling layak dan salah satu dari mereka wajib diprioritaskan untuk diusung resmi.
“Saya mengikuti rutin dinamika proses Pilkada serentak, khususnya untuk Aceh dan saya ikuti informasi tentang tokoh-tokoh yang ikut mendaftar ke berbagai Parpol sebagai bakal calon seperti mantan Wagub Aceh Muhammad Nazar, mantan Rektor USK Dr. M. Darni Daud, Mantan Ketua DPW PPP Aceh Abu Muhammad Yus dan lain-lain, dan salah satu diantara mereka ini yang paling layak harus ada yang direkomendasikan dan diusung resmi karena telah mendaftar dan mempresentasikan visi misi mereka,” terang Amin.
Amin yang pernah menjadi pengurus HMI Komisariat Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (FH-USK) sewaktu masih kuliah S1 itu mengingatkan secara kritis agar Parpol apapun di Aceh, lokal atau nasional supaya mengusung calon kepala daerah harus lebih mengedepankan kepentingan daerah daripada kepentingan partai atau kelompok agar Aceh ada perubahan kedepan yang lebih baik.(m14/rel)
