Indonesia menghadapi krisis serius dalam sektor pendidikan, khususnya terkait ketersediaan guru Bimbingan dan Konseling (BK). Saat ini, hanya terdapat 58 ribu guru BK, baik PNS maupun non-PNS, yang harus melayani 45 juta siswa dari jenjang SD hingga SMA/SMK. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendesak: apakah jumlah tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan psikologis dan perkembangan jutaan peserta didik di tanah air?
Berdasarkan data Pengurus Besar Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (PB ABKIN) yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi X DPR RI pada 2023, Indonesia kekurangan 242 ribu guru BK. Perhitungan ini didasarkan pada Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 yang menetapkan rasio ideal satu guru BK untuk 150-160 siswa. Dengan total 45 juta siswa, Indonesia seharusnya memiliki 300 ribu guru BK, namun realitanya baru tersedia 58 ribu. Ketua Umum PB ABKIN, Muh Farozin, mengungkapkan fakta yang lebih mencengangkan. Secara populasi, guru BK aktif di Indonesia hanya 33 ribu dari 18,8 juta siswa, sehingga rasio riil mencapai 1:570. Angka ini hampir empat kali lipat dari standar yang ditetapkan dan jauh dari kondisi ideal untuk memberikan layanan konseling yang berkualitas.
Minimnya jumlah guru BK berdampak serius pada kualitas pendidikan dan kesejahteraan siswa. Banyak sekolah tidak memiliki guru BK sama sekali, sehingga siswa kehilangan akses terhadap layanan konseling yang seharusnya menjadi hak mereka. Di sekolah yang memiliki guru BK, seorang guru bisa menangani hingga 450 siswa atau bahkan lebih, membuat layanan menjadi tidak optimal dan superfisial. Ketimpangan ini menimbulkan konsekuensi langsung terhadap kesehatan mental siswa. Data World Health Organization (WHO, 2021) menunjukkan bahwa satu dari tujuh anak usia sekolah menghadapi tantangan psikologis serius seperti stres, kecemasan, dan depresi. Tanpa pendampingan guru BK yang memadai, masalah-masalah seperti bullying, motivasi belajar rendah, kecemasan, hingga konflik keluarga tidak tertangani dengan baik.
Kekurangan guru BK juga melemahkan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah. Guru BK memiliki kepekaan lebih tinggi untuk mendeteksi perubahan perilaku peserta didik yang menjadi korban kekerasan verbal, fisik, maupun seksual. Peran sentral ini menjadi terhambat ketika rasio guru dan siswa tidak proporsional. Rasio yang tidak ideal juga berdampak pada guru BK itu sendiri. Beban kerja yang tinggi dan minimnya apresiasi terhadap peran guru BK menyebabkan stres dan burnout yang menurunkan kualitas layanan. Unit BK di banyak sekolah belum berperan maksimal karena fungsinya seolah hanya mengurusi “anak bermasalah” tanpa fokus pada penciptaan iklim sekolah yang positif secara preventif. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk layanan BK, sehingga kinerja guru BK semakin terbatas.
Menanggapi krisis ini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berencana melakukan pengangkatan guru BK pada tahun 2025. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, juga mengumumkan program pelatihan bimbingan konseling untuk guru kelas, agar mereka dapat memberikan perhatian lebih mendalam terhadap persoalan yang dihadapi siswa. Program pelatihan sertifikasi Pendidikan Profesi Guru (PPG) dengan muatan materi bimbingan konseling telah dimulai sejak akhir 2024. Langkah alternatif lainnya adalah memberikan pendidikan dan pelatihan psikologi anak kepada guru mata pelajaran untuk menutup kebutuhan guru BK di sekolah. Kemenko PMK juga menekankan pentingnya guru BK pada satuan pendidikan dasar dengan rasio jumlah siswa binaan yang proporsional sebagai upaya deteksi, pencegahan, dan penanganan kekerasan.
Dengan kekurangan 242 ribu guru BK, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memastikan setiap siswa mendapatkan layanan konseling yang layak. Peran guru BK sangat sentral dalam pembentukan karakter siswa yang unggul, membantu mengatasi kendala psikologis, dan mendeteksi dini perundungan serta perilaku mal-adaptif. Upaya pemerintah melalui pengangkatan dan pelatihan guru BK pada 2025 menjadi harapan baru. Namun, diperlukan komitmen jangka panjang dan dukungan berbagai pihak untuk memenuhi rasio ideal, sehingga layanan bimbingan konseling dapat menjadi garda terdepan dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat, aman, dan mendukung perkembangan optimal peserta didik.
Penulis: Ovita Nabila
Mahasiswa BKI IAIN Langsa
