Di antara puing, pantaskah negara begitu cepat membangun dapur-dapur program MBG, sementara dapur-dapur pengungsian banyak tak berasap?
Atmosfer duka bencana 2025 di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat belum benar-benar pergi. Memasuki almanak 2026, ia hanya berganti rupa. Dari arus menjadi lumpur. Dari teriakan menjadi diam seribu bahasa.
Di tanah yang masih basah itu, negara justru paling lantang bicara “ambisi”. Di depan kamera, retorika ketahanan dan kemandirian mengilap seperti krom. Tetapi di tenda pengungsian dan dapur darurat, rakyat kembali mengingat pelajaran lama: saat air datang, yang pertama menolong bukan negara. Melainkan tetangga sesama penyintas.
Angka-angka sudah cukup untuk menyebut ini maha bencana. Ada 1.154 warga meninggal dan 165 belum ditemukan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pengungsi ratusan ribu. Untuk memulihkan hidup yang remuk, pemerintah menaksir kebutuhan Rp59,25 triliun.
Jika negara hadir sepenuhnya, angka itu mestinya berubah menjadi rencana kerja yang rapi. Siapa melakukan apa. Di mana. Kapan. Lalu diaudit terbuka. Yang tampak justru sebaliknya. Negara sibuk menjaga citra “mampu”, sementara logistik tersendat oleh akses yang putus dan koordinasi yang berlapis-lapis. Di Aceh, Kementerian PU mencatat 14 jembatan rusak dan terputus. Distribusi bantuan ikut terganggu.
Di Medan, keluhan warga terdampak banjir mengaflor seperti bau lumpur yang tak kunjung hilang. Ada yang bilang bantuan tidak merata. Ada yang merasa tak tersentuh. Lebih menohok lagi: bantuan yang datang cuma “paket bertahan hidup”. Beras 2,5 kilogram per keluarga di kawasan banjir terparah, Medan Helvetia.
Di titik ini, “teriakan” wajar terdengar. Untuk apa negara, bila yang dipelihara hanya simbol dan pencitraan? Bukan perut rakyat yang lapar.
Kontrasnya makin mencolok ketika kita mengingat Tsunami 2004. Bencana itu memang raksasa. Negara kala itu pun tidak tanpa cacat. Namun ada satu keputusan penting: membuka pintu, membangun otoritas pemulihan, dan memusatkan mandat. BRR Aceh–Nias lahir, lengkap dengan dasar kebijakan dan rencana induk.
Sekarang, di tengah bencana lintas provinsi, negara malah berkukuh menolak uluran tangan dari luar. Pemkot Medan sampai mengembalikan bantuan 30 ton beras dari Uni Emirat Arab. Alasannya: “pemerintah pusat tidak menerima bantuan dari pihak asing”. Kita boleh berbangga pada kemandirian. Tetapi kemandirian yang bertopeng gengsi adalah cara halus menunda pertolongan.
Ambisi paling telanjang terlihat pada prioritas anggaran. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diproyeksikan menelan Rp335 triliun pada 2026. Pada 2025 saja, pagu MBG Rp71 triliun, dan realisasinya per 15 Desember sudah Rp52,9 triliun.
Tak ada yang menyangkal pentingnya gizi. Tetapi di tengah puing, pertanyaan keadilannya tak bisa dihindari: pantaskah negara begitu cepat membangun dapur-dapur program, sementara dapur-dapur pengungsian masih banyak tak berasap?
Solusinya tidak harus mengorbankan gizi demi bencana. Yang dibutuhkan adalah akal sehat fiskal.
Pertama, tetapkan status darurat yang memberi satu komando, satu data, satu garis belanja, dan satu mekanisme audit real time. Jangan biarkan tiap lembaga bergerak dengan ego sektoralnya sendiri.
Kedua, buka ruang bantuan internasional yang terukur. Bukan “karpet merah”, melainkan “jalur cepat” dengan pelaporan ketat. Barang masuk, tercatat. Uang masuk, terlacak. Distribusi dipantau publik. Plus tenaga relawan dunia, bila dibutuhkan.
Ketiga, bentuk otoritas pemulihan lintas provinsi yang bekerja seperti BRR dalam versi modern. Ramping. Berbasis target. Wajib transparan. Bukan sekadar papan nama dan rapat-rapat seremonial.
Keempat—dan ini yang paling konkret—geser sebagian belanja MBG yang bersifat ekspansi (infrastruktur dan perluasan cepat) menjadi Dana Tanggap-Pulih selama satu tahun anggaran. Dananya untuk hunian sementara, air bersih, layanan kesehatan, perbaikan jembatan dan jalan prioritas, serta restorasi DAS dan hutan sebagai hulu bencana. Jika kebutuhan pemulihan saja Rp59,25 triliun, mengambil sebagian kecil dari ratusan triliun program besar bukanlah pengkhianatan janji. Justru penyelamatan janji itu. Anak bergizi butuh rumah yang tidak remuk dan hanyut lagi.
Pada akhirnya, ambisi negara diuji bukan lewat pidato berapi-api. Bukan pula lewat safari bencana dengan rompi yang berganti-ganti tiap pekan. Ukurannya sederhana: detik ketika tangan pertama menjangkau yang tenggelam—sebelum kamera sempat menyala.
Negara yang terlambat hadir akan selalu tampak sibuk. Tetapi tetap tak berguna. Ia datang memberi nama pada duka, bukan memotong akar petaka.
Jika negara ingin dihormati, berhentilah memamerkan “mampu” lewat penolakan dan seremonial. Hadirlah seperti tanggul: diam, kokoh, bekerja. Sebab lumpur bisa mengering. Reruntuhan bisa dibangun lagi. Tetapi ada satu hal yang tak bisa dipulihkan: ingatan rakyat tentang siapa yang absen saat hidup mereka sedang karam.
Ketika ingatan itu menguat, negara tak lagi perlu dijatuhkan. Ia runtuh sendiri—pelan, nyaris tak bersuara—tepat di hadapan ambisi politiknya.
