Pasca-Reformasi, Golkar mengganti pijakan negara dengan pragmatisme elektoral; denyut hidupnya kini ditentukan transaksi kekuasaan, bukan gagasan.
DI GELANGGANG politik Sumatera Utara, pohon beringin—lambang Partai Golkar—tengah bergoyang keras. Pencopotan Musa Rajekshah (Ijeck) dari kursi Ketua DPD Golkar Sumut bukan cuma perkara pergantian ban serep dalam organisasi partai; ia berubah menjadi catatan tajam tentang siapa yang sebenarnya menarik tali di balik layar. Keputusan DPP memecah ranting-ranting lokal, memantik tudingan bahwa aktor-aktor kekuasaan provinsi tak segan ikut campur perkara internal partai.
Surat keputusan yang menempatkan Ahmad Doli Kurnia Tanjung sebagai pelaksana tugas seolah menutup pintu negosiasi publik; sekaligus membuka celah uraian politik lebih jauh: apakah penggantian itu benar-benar demi prosedur Musda atau strategi menata peta pengaruh menjelang pertarungan elektoral berikutnya? Penunjukan Plt oleh DPP memang sah menurut tata partai, tetapi cara dan waktunya—di tengah jelang Musda—menimbulkan kegundahan di akar rumput.
Yang membuat kegaduhan makin panas adalah isu ‘jagoan’ gubernur. Nama Hendri Yanto Sitorus—Bupati Labuhanbatu Utara dan putra H. Khairuddin Syah Sitorus, karib disebut Haji Buyung—digadang-gadang sebagai kandidat yang didorong pihak Gubernur Bobby Nasution. Dalam politik lokal yang lekat patronasi, “keinginan gubernur” bukan hanya rumor: ia adalah sinyal bahwa kekuasaan eksekutif mencoba menancapkan cengkeraman pada mesin partai pemenang pemilu. Tuduhan seperti ini, betapapun masih bersifat “diduga”, wajib dipahami sebagai gejala: ketika kekuasaan eksekutif mengintervensi struktur partai, keseimbangan demokrasi lokal terkoreksi miring.
Di sisi berbeda, munculnya Andar Amin Harahap yang mengklaim dukungan mayoritas—didukung 23 DPD kabupaten dan kota—memperlihatkan akar Golkar Sumut belum sepenuhnya tersapu dari otonomi politiknya. Klaim dukungan itu bukan angka semata; ia adalah bukti bahwa narasi politik Sumut sedang beradu antara pola patronasi vertikal dan ikhtiar kedaerahan untuk menentukan kader berdasar kapasitas dan basis. Jika klaim itu benar, berarti mesin akar rumput masih punya daya tahan untuk menolak rekayasa.
Perseteruan ini—antara jejak kepentingan gubernur, otoritas DPP, dan tuntutan basis daerah—meresahkan karena ia menempatkan Golkar di kisaran pilihan yang gampang: perebutan posisi atau perbaikan kader. Bila partai menegaskan mekanisme internal transparan dan mengutamakan kompetensi, ia bisa jadi laboratorium demokrasi lokal. Tetapi bila garis komando dari atas lebih dominan, Golkar Sumut berisiko menjadi filial kekuasaan eksekutif, bukan organisasi kader yang mandiri.
Reaksi internal menunjukkan betapa rapuhnya legitimasi keputusan yang dibaca publik sebagai “top-down”. Pengunduran diri sekretaris DPD hingga kritik internal menandai lebih dari hanya pergantian nama, ada problem kepercayaan yang mesti segera dijawab. Jika akar kehilangan rasa dipercaya, pohon beringin pun kehilangan napas untuk memberi rindang politik yang sehat.
Musda XI sejatinya menjadi arena penyaluran kehendak bersama pemilik suara, bukan cuma seremoni pelantikan pilihan elite. Golkar bukan hanya simbol berwarna kuning di baliho; ia adalah institusi yang kalau dibiarkan terbeli, akan memperlebar jurang antara wakil dan yang diwakili. Pilihan yang diambil—apakah mempertahankan praktik patronasi atau mengutamakan rekam jejak politik—akan menentukan apakah beringin tua itu masih mampu berbuah untuk rakyat atau hanya menjadi topeng legitimasi bagi kepentingan penguasa.
Pada titik inilah taruhannya menjadi terang: jika pohon beringin ingin tetap hidup, akarnya harus dibebaskan dari belenggu. Politik sehat tidak gentar pada kompetisi; ia justru bernapas dari persaingan yang jujur. Sumatera Utara sedang diuji—apakah memilih pemimpin partai dengan logika kemenangan jangka panjang, atau sekadar mengatur kursi dalam permainan kekuasaan sesaat. Pilihan itu akan menentukan nasib demokrasi kecil di bawah naungan beringin “tua-tua keladi”: semakin tua, semakin kaku—dan semakin “alergi” diajak berdemokrasi.
