Sistem pemerintahan yang tak sehat membuat pejabat sibuk menyelamatkan diri, bukan melayani publik.
TUJUH kursi panas kosong dalam tempo kurang dari setahun. Bukan rekaman kecelakaan lalu lintas, tapi lini masa keretakan birokrasi di Sumatera Utara (Sumut). Zakir Syarif Daulay, Kadis Perkebunan dan Peternakan Sumut, baru saja menambah daftar panjang pengunduran diri, menyususl jejak Hendra Dermawan, Fitra Kurnia, Hasmirizal Lubis, Rajali, Muhammad Rahmadani, dan Ilyas Sitorus. Semua membawa alasan klasik: fokus keluarga, sakit, atau studi lanjut. Tapi di balik surat pengunduran yang tampak sopan, aroma tekanan politik begitu menyengat.
Gubernur Bobby Nasution menyebutnya masalah kinerja. “Hampir semua yang mundur kinerjanya buruk,” katanya kepada pers, merujuk rapor OPD. Penjelasan ini terlalu enteng untuk sebuah kekacauan di tubuh birokrasi. Jika tujuh kepala dinas sekaligus gagal, lalu siapa yang gagal merekrut? Bukankah ini representasi pemerintahan yang gagal menciptakan ruang kerja manusiawi?
Elfenda Ananda, pengamat anggaran dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Sumut, membuka tutup panci: “Ini bukan soal kinerja individu, tapi tekanan sistemik.” Menurutnya, para pejabat diduga dijadikan stempel pencairan anggaran proyek-proyek yang sudah diatur oknum-oknum pengusaha lingkaran kekuasaan gubernur. Ketika tekanan politik dan risiko hukum terlalu tinggi, lari menjadi pilihan rasional.
Fenomena ini bukan perkara rotasi biasa. Dalam teori kepemimpinan publik, Ronald Heifetz menekankan pentingnya holding environment —ruang aman bagi profesional untuk bekerja berdasarkan aturan. Yang terjadi di Sumut justru sebaliknya: birokrasi “sakit-sakitan” ini membuat pejabat sibuk menyelamatkan diri, bukan melayani publik.
Kerentanan sistem semakin terlihat dalam kasus Ilyas Sitorus. Kadis Kominfo itu mundur sehari sebelum ditetapkan tersangka korupsi software perpustakaan digital di Batu Bara. Apakah ini kebetulan? Atau sinyal bahwa kursi kepala dinas kini menjadi posisi rawan, bukan ruang pengabdian?
Namun yang paling mengguncang adalah bayang-bayang kasus Topan Ginting. Mantan Kadis PUPR Sumut itu—notabene “sahabat karib” Bobby Nasution—tertangkap tangan KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) beberapa waktu lalu. Kasus ini bukan hanya skandal pribadi, tapi petaka sistemik: ketika “teman” gubernur sendiri terjerat korupsi, apa jaminan para penggantinya tidak berada dalam tekanan serupa? Topan Ginting adalah peringatan keras bahwa kursi kepala dinas di Sumut bukan hanya panas, tapi bisa membakar diri, keluarga, dan karier.
Yang lebih mengkhawatirkan adalah bungkamnya kepemimpinan saat ditanya media. Alih-alih meredam kegaduhan dengan transparansi, istana gubernur—termasuk Gubernur Bobby—lebih aktif memilih diam. Dalam krisis birokrasi, diam adalah keputusan politik yang memperlemah kepercayaan publik: tindakan bebal.
Eksodus ini mencerminkan kegagalan menerjemahkan janji politik ke dalam peta jalan birokrasi yang realistis. Para kepala OPD berada di persimpangan maut: di satu sisi dituntut mengeksekusi visi besar, di sisi lain berhadapan dengan keterbatasan anggaran, regulasi ketat, dan warisan masalah hukum. Ketika visi tidak diimbangi kesiapan sistem, yang terjadi bukan akselerasi, melainkan fungsi.
Pergantian cepat berdampak langsung: diskontinuitas kebijakan, hilangnya memori institusi, dan budaya defensif di kalangan pejabat yang tersisa. Infrastruktur, pemulihan pascabencana, dan pengendalian ekonomi membutuhkan kepemimpinan teknokratis yang stabil. Ketika kepala OPD datang dan pergi dalam hitungan bulan, pesan yang terbaca adalah: jabatan ini berbahaya.
Kepemimpinan Bobby tidak bisa diukur dari kecepatan mengganti pejabat, tapi dari kemampuan menjaga stabilitas organisasi. Tanpa koreksi serius terhadap gaya kepemimpinan, komunikasi, dan manajemen perubahan, gelombang eksodus akan terus berulang. Bukan program yang ambruk pertama kali, melainkan kepercayaan publik pada sebuah pemerintahan yang gagal menata dan menyajikan kompetensi dirinya sendiri.
