Mengorbankan pendidikan demi gizi adalah tukar menukar absurd—memperbaiki atap sambil merobohkan fondasi.
POLITIK adalah seni mengaburkan fakta dengan kata-kata manis. Tapi ketika kebohongan diulang di media sosial dan mulut pejabat, lalu dianggap kebenaran, seseorang harus membuka buku lampiran APBN.
PDIP baru saja melakukannya. Mereka membongkar dapur anggaran yang ternyata menggerogoti porsi pendidikan demi Makan Bergizi Gratis (MBG). Faktanya? Rp 223,5 triliun dari total anggaran pendidikan Rp 769 triliun disunat untuk program ini—hampir 30 persen! Ini representasi dari berapa banyak sekolah tak kebangun, guru honorer tak digaji layak, dan anak kehilangan akses pendidikan berkualitas.
Pemerintah, lewat mulut pejabatnya, lantang menyebut dana MBG berasal dari “efisiensi”. Efisiensi apa? Memangnya kementerian tiba-tiba hemat triliunan rupiah? Atau ini retorika kosong menutupi operasi vampir anggaran pendidikan?
Baca baik-baik: UU Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026, Pasal 22. Tertulis jelas bahwa pendanaan operasional pendidikan sudah termasuk program makan bergizi. Perpres Nomor 118 Tahun 2025 melengkapinya dengan angka pasti: Rp 223.558.960.490 untuk Badan Gizi Nasional. Ini bukan opini. Ini hukum hitam di atas putih.
Jadi, siapa yang bohong? Rakyat kebingungan di media sosial, atau pejabat santai mengklaim dana MBG “tidak mengganggu” pendidikan?
Kita bukan anti-MBG. Program gizi untuk anak adalah investasi masa depan. Tapi caranya salah. Mengorbankan pendidikan demi gizi adalah tukar menukar absurd—memperbaiki atap sambil merobohkan fondasi.
Anggaran pendidikan Rp 769 triliun itu mandatory spending 20 persen dari APBN/APBD yang diamanatkan konstitusi. Setiap rupiah harus mengalir murni ke pendidikan, bukan diselewengkan untuk program yang bisa didanai dari sumber lain—kalau memang pemerintah serius soal efisiensi.
Tapi nyatanya, “efisiensi” hanya jargon politik. Yang ada pemotongan anggaran pendidikan brutal. Guru honorer tersingkir, beasiswa dipangkas, infrastruktur sekolah terbengkalai—semua demi program yang belum terbukti efektivitasnya dan masih penuh tanda tanya.
Ini bukan soal PDIP versus Pemerintah. Ini soal kejujuran dan transparansi. Apakah kita mau negara dijalankan berdasarkan data atau dusta?
Adian Napitupulu, Wasekjen PDIP, mengatakan: “Kita bernegara dipandu Undang-Undang.” Betul. Ketika pejabat menyebut dana MBG dari efisiensi, padahal faktanya dari anggaran pendidikan, itu bukan cuma salah informasi. Itu penghinaan terhadap publik yang berhak tahu ke mana uangnya pergi.
MY Esti Wijayati, Wakil Ketua Komisi X DPR dari PDIP, menegaskan klarifikasi ini penting agar masyarakat “tidak lagi termakan kesimpangsiuran.” Tapi yang lebih penting: agar kita bisa mengawasi. Kalau Rp 223 triliun sudah habis untuk MBG, sisa Rp 545 triliun untuk pendidikan cukup untuk apa?
Jawabannya: tidak cukup. Tidak akan pernah cukup ketika negara ini punya 17.000 lebih pulau, 3 juta lebih guru, dan 60 juta lebih siswa yang butuh investasi serius.
Program MBG memang populer. Siapa menolak anak makan gratis? Tapi popularitas tidak bisa jadi alasan merusak sistem pendidikan nasional. Populisme yang mengorbankan fondasi negara adalah populisme berbahaya.
Kita butuh MBG terencana, terukur, dan—terpenting—terpisah dari anggaran pendidikan. Jika pemerintah yakin program ini vital, carikan dana dari sumber lain. Jangan jadikan pendidikan korban. Jangan biarkan anak-anak tumbuh dengan otak lapar gizi tapi sekolahnya bobrok.
Sekarang, setelah fakta terbuka, bola ada di tangan publik. Kita bisa terus dibuai narasi manis tentang “efisiensi”, atau bangkit menuntut akuntabilitas. Karena yang terjadi bukanlah efisiensi. Yang terjadi vampirisme anggaran—mengisap darah pendidikan untuk menghidupkan program yang belum tentu sehat.
MBG memang perlu. Tapi pendidikan adalah nyawa bangsa. Jangan biarkan nyawa itu terkuras demi program yang, meski baik niatnya, dieksekusi dengan cara salah. Jangan biarkan anak-anak kita jadi generasi sehat badannya tapi bodoh pikirannya karena sekolahnya hancur.
Ini bukan pilihan antara gizi atau pendidikan. Ini soal prioritas. Dan prioritas bangsa yang ingin maju haruslah pendidikan. Bukan program populis yang mengorbankan masa depan Pendidikan anak bangsa.
