Gerung menggunakan metafora lantang: “Rp10 ribu [harga buku] adalah berapa per mil dari Rp17 triliun?”
DALAM keheningan duka itu, tergambar secorak wajah republik yang terpinggirkan: seorang anak kelas IV Sekolah Dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, rela mengakhiri hidupnya karena tak mampu membeli buku tulis dan pena. Harga buku tulis itu? Sekitar Rp10 ribu—jumlah yang bagi sebagian besar kita tampak sepele, tetapi baginya menjadi jurang antara hidup dan mati. Anak berinisial YBS menulis pesan terakhir kepada ibunya: “Ibu saya pergi dulu, ibu tidak perlu bersedih.” Frasa ini, yang lebih mirip fragmen tragedi ketimbang notasi kehidupan seorang bocah, mengusik kesadaran kita bersama tentang apa makna negara hadir di tengah rakyatnya.
Reaksi publik tidak hanya soal belasungkawa. Akademisi Rocky Gerung menyingkap kesenjangan tajam: sementara seorang anak bergulat dengan realitas pendidikan dasar yang terhambat kemiskinan, negara justru mengumbar angka gemerlap di tingkat global—mengalokasikan sekitar Rp17 triliun untuk Dewan Perdamaian yang dipopulerkan Presiden AS Donald Trump. Gerung menilai kebijakan ini menunjukkan bahwa kita lebih fokus “mengurus dunia” daripada mengatasi krisis di “ujung negeri” sendiri.
Gerung menggunakan metafora lantang: “Rp10 ribu [harga buku] adalah berapa per mil dari Rp17 triliun?” Retorika itu bukan cuma kritik soal angka belaka, tetapi sindiran tajam terhadap prioritas anggaran, kebijakan luar negeri, dan kegagalan sistematik negara dalam memenuhi hak dasar anak. Perbandingan rupiah itu mengusir ilusi bahwa kita sudah hidup di republik yang adil dan beradab, ketika urusan paling mendasar—pendidikan—masih terhalang oleh beban ekonomi yang tak tertangani.
Negara Republik Indonesia memang mengklaim telah menyediakan pendidikan dasar “gratis”. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan dasar wajib dan tanpa memungut biaya. Namun, putusan Mahkamah Konstitusi belakangan menggarisbawahi bahwa jaminan itu harus berlaku untuk sekolah negeri maupun swasta, sebuah pengakuan kebijakan di lapangan belum sepenuhnya menjamin akses setara bagi semua anak.
Seperti kejadian tragis di Ngada, kenyataan di lapangan menunjukkan biaya tidak langsung pendidikan—buku, seragam, alat tulis, bahkan transportasi—masih menjadi beban berat bagi keluarga miskin. Data statistik mengungkap lebih dari 70% anak yang putus sekolah di Indonesia disebabkan oleh faktor ekonomi: keluarga miskin sering menempatkan biaya pendidikan di bawah kebutuhan pokok lain.
Pemerintah memang memiliki beberapa instrumen bantuan, seperti Program Indonesia Pintar (PIP) yang memberikan bantuan finansial kepada siswa kurang mampu. Pada 2024, hampir 19 juta siswa menerima bantuan PIP, sebuah langkah penting untuk memastikan keberlanjutan pendidikan tanpa beban biaya langsung. Namun, program ini pun belum mencapai semua mereka yang terpinggirkan, dan tragedi YBS menunjukkan bagaimana celah implementasi bisa fatal.
Dalam narasi negara yang sibuk mempromosikan program-program besar seperti free nutritious meals atau MBG, alokasinya mencapai triliunan rupiah dan menuai berbagai kritik serta tantangan pelaksanaan, fokus pada hak dasar pendidikan sering terabaikan atau terfragmentasi oleh skala program lain. Bahkan program makan gratis itu sendiri menghadapi kritik karena pelaksanaannya belum optimal—berbagai insiden kesehatan dan tantangan logistik tersaji dalam praktiknya.
Menukar buku dengan nyawa bukan metafora eksesif; itu bentuk gugatan moral yang tajam kepada negara. Pendidikan adalah prasyarat untuk setiap cita-cita bangsa—bukan hanya soal angka partisipasi sekolah atau besaran anggaran, tetapi soal bagaimana negara memastikan anak tidak meninggalkan sekolah hanya karena tidak mampu membeli kertas dan pena.
Prioritas anggaran bukan hanya tentang jumlah yang dicetak, tetapi pada efektivitas alokasi terhadap kebutuhan paling mendesak. Kita boleh berdiplomasi di pentas dunia, tetapi jika anak-anak di daerah-daerah tertinggal masih menghadapi hambatan ekonomi untuk mengenyam pendidikan dasar, maka klaim kemajuan kita hanya akan menjadi ilusi gemerlap yang menutupi kehilangan harapan jutaan rakyat kecil. Republik ini harus segera menjawab, bukan hanya di forum internasional, tetapi di bangku sekolah dasar di Ngada yang kini menjadi monumen sunyi dari kegagalan kita bersama: saat buku yang sejatinya membuka cakrawala masa depan, justru ditukar dengan nyawa.
