Kekuasaan yang tak dijaga dengan integritas akan mewariskan reruntuhan.
Entah angin apa yang membawa Topan Ginting ke dalam jerat operasi senyap KPK. Mungkin bukan angin ribut, melainkan angin jabatan yang terlalu cepat naik dan terlalu kencang melesat. Baru empat bulan menjabat Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, pria yang akrab disapa “orang dalam Bobby” ini sudah keburu dicokok KPK. Bahkan lebih cepat dari masa panen cabai.
Lebih lucu dan tragis, masih hitungan jam sebelum diciduk, Topan sempat merilis video klarifikasi soal tuduhan rumah mewah viral, yang diduga milik Topan, senilai Rp7 miliar di Simpang Selayang, Medan. Wajahnya datar, ekspresinya hambar, nadanya setengah malas. “Janganlah serang privasi saya,” katanya, seolah dirinya selebritas yang baru digosipkan pindah agama. Sayang sekali, video itu tak sempat trending. KPK keburu men-trending-kan nama Topan lewat borgol dan rompi oranye.
Tapi mari kita luruskan: Topan bukan “siapa-siapa” tanpa Bobby. Sejak Bobby Nasution naik panggung kekuasaan di-erndors mertuanya, dari Wali Kota Medan hingga Gubernur Sumut, satu hal yang konsisten: loyalitas dibayar lunas dengan jabatan. Bukan lewat lelang jabatan, melainkan lelang kedekatan. Tak perlu pengalaman panjang, cukup relasi yang dalam. Tak butuh kompetensi teknis, asal paham teknis bersilaturahmi ke “ruang makan” rumah dinas.
Topan adalah contoh paling cemerlang dari meritokrasi gaya dinasti. Dalam tempo yang lebih cepat dari kinerja birokrasi biasa, ia lompat dari Kadis SDA BMBK, lalu jadi Plt Sekda, dan akhirnya landing mulus di kursi empuk Kadis PUPR. Jabatan terakhir ini istimewa: banyak proyek besar, banyak mitra swasta, banyak aliran dana; seperti proyek jalan Rp231 miliar yang “mengantarkannya” ke ubin dingin jeruji Gedung Merah Putih. Ambisi ini cocok bagi siapa pun yang ingin “cepat selesai urusan dunia”.
Sebagai bonus, Topan juga didaulat jadi Ketua Kwarda Pramuka Sumut. Mungkin agar bisa mengajarkan “siaga, penggalang, penegak” kepada anak-anak, sembari melatih diri sendiri dalam seni menegakkan pertanggungjawaban anggaran.
Lantas, mengapa semua ini penting?
Karena ini bukan soal Topan semata. Ini soal sinyal yang terang benderang, bahwa gaya kepemimpinan Gubernur Bobby Nasution sedang bermain di wilayah yang berbahaya. Bobby tampaknya nyaman memimpin bak CEO perusahaan keluarga. Loyalitas dihargai lebih tinggi dari kapabilitas. Koneksi lebih penting ketimbang rekam jejak.
Jika model pengangkatan pejabat strategis seperti ini dibiarkan berlanjut, kita tak perlu KPK untuk menilai masa depan Sumatera Utara. Kita hanya butuh jam dinding untuk menghitung waktu menuju OTT berikutnya.
OTT terhadap Topan sebetulnya bukan cuma operasi penindakan. Ia adalah isyarat. Isyarat untuk siapa? Untuk Bobby, tentu saja. Bahwa kekuasaan yang tak dijaga dengan integritas akan mewariskan reruntuhan. Dan bahwa membangun dinasti bukanlah jaminan bagi kelanggengan kekuasaan, melainkan pintu belakang menuju kehancuran reputasi.
Sumatera Utara bukan kerajaan. Dan Bobby Nasution, suka atau tidak, bukan raja. Tapi bila ia terus menunjuk orang-orang bukan karena kemampuan, melainkan karena kedekatan, maka ia tak sedang membangun provinsi, melainkan sedang mempersempit ruang aman untuk dirinya sendiri.
Hari ini, yang kena OTT adalah Topan. Besok siapa? Kita tak bisa menebak. Tapi jika pola ini berlanjut, satu hal pasti: angin Topan bisa berubah menjadi badai yang lebih besar. Dan badai, seperti kita tahu, tak pandang siapa berdiri paling tinggi dan paling merasa super power.
Selamat berpikir, Pak Gubernur. Nama Anda sudah “dicurigai” dan “digoreng” di gedung Merah Putih ketika Deputi Penindakan Asep Guntur Rahayu menggelar temu pers dengan wartawan. “Kalau gubernur (Bobby) ada ikut mengarahkan, kita akan panggil,” tegas Asep menjawab pertanyaan wartawan. Ini isyarat keras buat Anda, Bobby, di saat Jokowi, mertua Anda, bukan presiden lagi. Topan di-OTT, Bobby bersiap OTW.
