Di Dukuh Ledok, Kulon Progo, realitas lebih sunyi ketimbang Lebanon. Tenda duka berdiri. Kursi-kursi disusun. Seorang balita kehilangan ayahnya.
ADA yang patah dari dunia yang pura-pura waras. Bukan cuma tentang tubuh seorang prajurit yang kaku, tapi juga ilusi tentang hukum internasional yang katanya berdiri tegak.
Namanya Praka Farizal Rhomadhon. Seorang prajurit TNI. Seorang ayah dari anak perempuan berusia dua tahun. Seorang suami yang tak sempat pulang. Ia gugur bukan di medan perang negara sendiri, tapi di tanah asing—Lebanon—dengan satu mandat mulia: menjaga damai di bawah bendera PBB.
Ironisnya, ia tewas justru di pos penjaga perdamaian.
Serangan itu datang dari arah yang sudah terlalu sering disebut dunia: Israel. Negara yang, dalam banyak laporan global, berkali-kali bertindak seolah hukum internasional hanyalah catatan kaki yang bisa diabaikan kapan saja.
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, tak bisa lagi menahan diksi. Dalam akun resmi X-nya, ia melontarkan kutukan keras. Kata-kata yang biasanya diplomatis kini berubah lebih tajam. Ia menyebut serangan itu sebagai ancaman serius terhadap keselamatan pasukan penjaga perdamaian.
Tapi mari kita jujur: ini bukan hanya tentang sebuah “insiden”.
Ini by design.
Selama berbulan-bulan terakhir, wilayah selatan Lebanon berubah menjadi ladang ketegangan. Data dari berbagai media internasional menunjukkan, konflik antara Israel dan Hizbullah telah menyebabkan ratusan korban jiwa di Lebanon, ribuan warga mengungsi, dan infrastruktur sipil luluh lantak. Desa-desa kosong. Sekolah jadi puing. Rumah sakit bekerja di ambang kolaps.
Dan di tengah kekacauan itu, pasukan UNIFIL—termasuk prajurit Indonesia—berdiri sebagai garis tipis antara perang total dan sisa-sisa kemanusiaan.
Namun garis itu kini ditembus.
Serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian bukan melulu pelanggaran teknis. Ia adalah bentuk penghinaan terhadap sistem internasional itu sendiri. Dalam Konvensi Jenewa dan berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB, pasukan penjaga perdamaian seharusnya menjadi entitas netral yang dilindungi.
Tapi realitas berkata lain.
Israel, dalam catatan panjangnya, bukan pemain baru dalam pelanggaran norma global. Dari laporan organisasi HAM internasional hingga resolusi PBB yang berulang kali diabaikan, pola itu konsisten: penggunaan kekuatan berlebihan, serangan terhadap wilayah sipil, dan—yang paling kontroversial—ketidakpatuhan terhadap keputusan internasional.
Kutukan Guterres, sekeras apa pun nadanya, terasa seperti makian di ruang kosong.
Sebab dunia sudah terlalu sering mengutuk—tanpa benar-benar menghentikan.
Sementara itu, di Dukuh Ledok, Lendah, Kulon Progo, realitas terasa jauh lebih sunyi. Tenda duka berdiri. Kursi-kursi disusun. Karangan bunga berdatangan. Seorang balita kehilangan ayahnya, bahkan sebelum cukup umur untuk memahami arti kata “gugur”.
Di sana, tak ada geopolitik. Tak ada resolusi PBB. Tak ada diplomasi.
Yang ada hanya kehilangan.
Editorial ini bukan hanya bercerita tentang kematian satu prajurit. Ini tentang kegagalan berjemaah dunia dalam melindungi mereka yang ditugaskan menjaga damai. Ini tentang sistem internasional yang retak—dan mungkin, diam-diam mulai runtuh.
Berapa banyak lagi “kutukan keras” yang harus diucapkan sebelum ada tindakan nyata?
Karena jika serangan terhadap penjaga perdamaian saja bisa terjadi—dan berlalu begitu saja—maka kita patut bertanya: siapa lagi yang benar-benar aman?
Praka Farizal Rhomadhon mungkin telah gugur. Tapi kematiannya meninggalkan satu pesan yang tak bisa diabaikan: dunia sedang kehilangan kompas moralnya.
Dan satu kutukan dari Guterres, betapapun kerasnya, belum cukup untuk mengembalikan Kompas moral dunia yang terkubur di balik tembok ratapan Zionis Israel.
