Politik dinasti mungkin memenangkan pemilu, tapi tak bisa membeli legitimasi pemerintahan. Bobby Nasution adalah bukti hidupnya.
MUDA, tampan, dan beristrikan putri Presiden. Tiga modal itu mengantarkan Bobby Nasution ke kursi Gubernur Sumatera Utara. Sayangnya, modal itu tak otomatis jadi kemampuan memimpin. Setahun menjabat, Bobby meraih predikat tak terbayangkan: gubernur berkinerja terburuk se-Indonesia.
Survei Muda Bicara ID kuartal II 2025—melibatkan 400 responden usia 17-39 tahun di 10 provinsi—membuktikan bisik-bisik warung kopi: 35,09 persen menilai kinerja Bobby buruk. Itu amplop merah dari konstituen muda, pemilih terbesar sekaligus motor opini publik era digital. Margin error survei 2,8 persen membuat angka ini semakin kredibel.
Pengamat Kebijakan Publik Elfenda Ananda mengingatkan: survei adalah instrumen sosiologis, bukan audit kinerja. Penilaian objektif harus bertumpu indikator makro—pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, kualitas belanja, capaian RPJMD, evaluasi Kemendagri, serta pemeriksaan BPK. Meski begitu, hasil ini layak jadi bahan evaluasi Pemprov Sumut di tengah polemik kebijakan.
Bobby memang punya alasan bingung. Ia menang telak Pilkada 2024 dengan 64,63 persen suara, didukung koalisi delapan partai, plus cawe-cawe mertua yang kokoh memegang kuasa. Tapi kemenangan itu membuktikan satu hal: popularitas tak sama dengan kompetensi. Pemilih terpesona pesona “anak muda” dan janji manis, tapi hidup tak bisa diperdaya retorika semata.
Lihat catatan hitamnya. Konflik perbatasan Aceh-Sumut berlarut sejak 2023—17 titik sengketa lahan, ribuan warga mengungsi, aktivitas ekonomi terganggu—jadi pemicu utama kekecewaan. Sebagai gubernur, Bobby gagal tunjukkan kehadiran menenangkan dan solusi progresif. Alih-alih jadi penengah, ia tampak terjebak retorika kosong sambil menunggu instruksi istana.
OTT KPK terhadap Kepala Dinas PUPR Topan Ginting memicu pertanyaan soal tata kelola. Implementasi UHC belum merata, sejumlah pejabat eselon II mundur berdekatan, menimbulkan kesan tekanan politik di birokrasi. Malu? Sudah pasti. Tapi lebih memalukan ketika pemimpin memilih diam saat daerah butuh kepemimpinan nyata.
Survei serupa mencatat ketidakpuasan mayoritas generasi muda terhadap kepemimpinan daerah nasional—51 persen tak puas. Tapi Bobby menonjol sebagai “terburuk dari yang buruk”. Di bawahnya, Khofifah Indar Parawansa (22,80 persen) dan Ahmad Luthfi (21,05 persen) tersungkur dalam daftar sama. Bedanya, mereka punya rekam jejak panjang yang bisa diperdebatkan. Bobby datang dengan janji perubahan, tapi yang tiba justru ketidakpastian.
Ironisnya, Bobby bukan satu-satunya produk dinasti yang mengecewakan. Tapi setidaknya gubernur lain yang dikritik—seperti Dedi Mulyadi yang muncul di daftar terbaik sekaligus terburuk—punya basis massa solid dan program kontroversial yang bisa diperdebatkan. Bobby punya retorika membosankan dan manajemen pemerintahan yang masih jadi PR besar, diakui media lokal setelah setahun menjabat.
Ada yang membela. Pertumbuhan ekonomi Sumut 4,8 persen 2025 masih dianggap solid. Respons bencana dinilai cepat. Tapi itu seperti memuji siswa bodoh bisa menghitung satu tambah satu. Standar terlalu rendah untuk gubernur yang datang dengan janji gebrakan dan dukungan politik superpower: menantu kepala negara.
Yang lebih mengkhawatirkan adalah sinyal hasil survei ini. Generasi muda semakin kritis dan tak bisa dibohongi tontonan politik. Mereka menilai berdasarkan fakta, bukan foto Instagram di lokasi bencana. Bobby mungkin pikir gaya kepemimpinan “kekinian” cukup menutupi kelemahan substansi. Ia salah besar.
Rapor merah ini seharusnya jadi cemeti bagi Bobby dan pendengungnya—elite politik yang masih percaya koneksi dan popularitas bisa ganti kerja keras. Politik dinasti memang menang pemilu, tapi tak bisa membeli legitimasi pemerintahan.
Jika Bobby ingin selamatkan muka di sisa masa jabatan, ia harus segera lepaskan diri dari bayang-bayang mertua dan mulai memimpin. Bukan tampil di media sosial, tapi benar-benar menyelesaikan masalah. Konflik perbatasan, ketimpangan pembangunan, dan ketidakpuasan publik bukan masalah yang bisa diselesaikan caption Instagram manis.
Tapi yang paling dibutuhkan Bobby bukan konsultan politik atau tim media. Ia butuh cermin untuk menakar wajah kinerjanya. Rapor merah yang diterima bukan fitnah, tapi siluet nyata kegagalan memenuhi ekspektasi. Dalam demokrasi, tak ada yang lebih berbahaya bagi pemimpin daripada kehilangan kepercayaan generasi yang menentukan masa depannya. Itulah sosok Bobby, gubernur retorika!
