Pengakuan Danto membuka kotak Pandora. Korupsi dana proyek kereta api berkelindan politik uang di Pilgub Sumut untuk memenangkan Bobby Nasution.
RUANG sidang PN Medan, Rabu (1/4/2026), bukan lagi arena hukum biasa—ia adalah panggung teater politik paling menghipnotis. Danto Restyawan, mantan Direktur LLA Kereta DJKA Kemenhub, berdiri di depan hakim Kamozaro Waruwu bukan sebagai tersangka, tapi saksi yang nyaris “menangis darah”: Rp5,5 miliar uang proyek rel dikumpulkan atas perintah mantan Menhub Budi Karya Sumadi untuk membiayai pemenangan Pilpres dan Pilgub Sumut 2024.
“Ini bukan pilihan, ini perintah,” ujar Danto, suaranya bergetar. Ia mengaku “menjalankan tugas” karena takut dicopot. Ironis: pejabat eselon tinggi bergaji layak justru memutar otak mencari dana haram demi hasrat politik atasannya—dari PPK dan kontraktor. Skemanya brutal: satu PPK disetor Rp600 juta, diteruskan ke kontraktor, lalu mengalir ke kantong kampanye.
Untuk siapa uang ini sebenarnya? Danto menjawab tanpa tedeng aling-aling: “Pengumpulan dana untuk Pilpres dan Pilkada Sumut untuk Bobby itu benar.” Ya, Bobby Nasution. Gubernur Sumatera Utara yang baru setahun menjabat. Mantan Wali Kota Medan yang kini tengah diselimuti badai skandal.
Ini bukan korupsi biasa—ini _state capture_ terang-terangan. Proyek jalur kereta Bandar Tinggi-Kuala Tanjung dan Kisaran-Mambang yang seharusnya jadi tulang punggung konektivitas Sumut, justru dijadikan mesin ATM politik. Modusnya klasik: suap untuk memenangkan rekanan (PT IPA), pengaturan lelang, dan aliran dana ke kampanye.
Lebih memilukan, delapan saksi dihadirkan dalam sidang ini. Termasuk Budi Karya Sumadi sendiri yang hadir via Zoom, dan Danto hadir langsung. Mereka adalah potongan-potongan puzzle yang kini mulai menyatu: bagaimana kekuasaan di Kemenhub disalahgunakan untuk kepentingan elektoral.
Budi Karya membantah, tapi bantahannya terdengar palsu. Bagaimana mungkin seorang menteri tak tahu pergerakan triliunan rupiah di bawah naungannya? Ataukah ini modus operandi sistematis—bawahan dijadikan kambing hitam sementara sang “panglima” tetap bersih?
Jika uang sepur sudah mengalir ke kampanyenya, Bobby Nasution juga tercium bau amis di kasus korupsi jalan. Topan Ginting, mantan Kepala Dinas PUPR Sumut, orang kepercayaan Bobby, baru dihukum 5,5 tahun penjara karena menerima Rp50 juta dan janji komisi 4 persen dari proyek jalan senilai Rp157,8 miliar di Padang Lawas Utara.
Yang menarik: Bobby terlibat langsung—ikut berkendara off-road meninjau ruas jalan objek korupsi, bahkan disediakan motor grader demi kenyamanan rombongannya. Apakah Bobby benar-benar tak mencium bau busuk, atau sengaja memejamkan mata karena proyek itu—seperti kasus DJKA—juga diduga sumber dana politik?
ICW mendesak KPK memanggil Bobby sebagai saksi, dan Hakim Khamozaro Waruwu sudah memerintahkannya. Tapi kediaman hakim itu dilaporkan terbakar—insiden mencurigakan, apakah kebetulan atau pesan teror?
Di kantor Gubernur Sumut, badai lain berlangsung: dalam setahun, tujuh pejabat eselon II mengundurkan diri mulai dari Kepala BKAD hingga Kadis Perkebunan. Bobby menilai: “Kalau kepala dinasnya buruk ya mundur aja.” Tapi tujuh orang dalam setahun bukan angka biasa—ini tanda sistemik. Beberapa mengaku mundur karena “tidak bekerja maksimal” atau fokus keluarga, eufemisme klasik untuk “tak tahan tekanan politik”.
Yang lebih mencurigakan, Kadis Kominfo Ilyas Sitorus mundur karena tersandung kasus korupsi. Pola yang sama: pejabat menjadi korban atau aktor dalam jaringan korupsi yang semakin tak terkendali.
Potretnya kini jelas: uang proyek infrastruktur—kereta api maupun jalan—diperas untuk politik. Pejabat dijadikan kolektor dana dengan ancaman pemecatan, kontraktor dipaksa “berkontribusi” demi proyek. Di puncak piramida, gubernur muda dengan backing kuat diduga menikmati hasilnya.
Danto bukan monster, tapi korban sistem yang memaksa orang baik jadi pesuruh. Pengakuannya adalah nyanyian pria lelah bermain api: “Saya hanya menjalankan tugas.” Tapi tugas macam apa yang mengharuskan mencuri dari rakyat untuk memenangkan pemilu?
Rp5,5 miliar. Angka yang bisa membangun sekolah, rumah sakit, atau jembatan. Alih-alih, ia menghilang dalam kabut kampanye. Dan Bobby Nasution—sang penerima manfaat, pengakuan Danto—masih berdiri tegak di kursi gubernur, sementara para bawahannya satu per satu jatuh atau lari.
Ini bukan cuma skandal korupsi—ini kisah demokrasi diperkosa dengan uang rakyat. Rel kereta api yang seharusnya mengangkut harapan, justru mengangkut setoran politik. Dan gubernur yang terpilih atas nama “perubahan”, justru terlihat seperti reproduksi rezim korup yang ia klaim lawan.
Ruang sidang Medan telah bersaksi. Kini, giliran publik yang harus bertanya: berapa banyak lagi Danto-Danto yang masih bungkam? Dan berapa banyak lagi proyek-proyek rakyat yang telah dan akan “dikorbankan” di altar politik demi ambisi seorang Gubernur? Kongkalikong uang sepur adalah fakta kekinian di ruang sidang yang—hampir dipastikan, sulit dipungkiri Tuan Bobby.
