Presiden Prabowo Subianto bersilaturahmi langsung dengan masyakarat Aceh Tamiang usai melaksanakan shalat Idulfitri 1447 H, di Masjid Darussalam, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Sabtu (21/3). Waspada.id / Setkab.
JAKARTA (Waspada.id) : Menindaklanjuti kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Kabupaten Aceh Tamiang pada 21 Maret 2026, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Gerindra, H. Syahrir, SE, M.I.Pol, menekankan urgensi penghapusan “Asimetri Informasi” dalam tata kelola penanggulangan bencana nasional.
Kunjungan Presiden ke Masjid Darussalam dan kawasan Hunian Sementara (Huntara) Aceh Tamiang merupakan bentuk direct verification terhadap laporan pemulihan pasca-bencana. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dari target 4.189 unit Huntara, ribuan unit telah rampung dan kini telah dihuni oleh 1.339 Kepala Keluarga (KK) dengan fasilitas air bersih, sanitasi, dan rasio elektrifikasi mencapai 99%.
“Kehadiran Presiden Prabowo di lapangan adalah langkah nyata untuk memastikan bahwa laporan pembangunan benar-benar berbasis pada data riil yang akuntabel, bukan sekadar angka di atas kertas,” kata. Syahrir, dalam keterangan resminya, Jumat (27/3).
Namun, Syahrir memberikan catatan kritis terkait adanya celah struktural antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Menggunakan Teori Asimetri Informasi (Principal-Agent Theory), ia menyoroti risiko moral hazard berupa pelaporan yang terlalu optimistis namun kurang akurat.
“Masih terdapat ketidaksinkronan data antara BNPB dan BPBD, seperti jumlah riil 1.396 jiwa yang masih membutuhkan perhatian ekstra, serta kondisi desa terisolir seperti Sekumur yang belum terpotret utuh. Ini adalah patologi birokrasi yang harus segera dibenahi agar pusat dapat mengendalikan outcome kebijakan secara optimal,” tegas Syahrir.
Empat Solusi Strategis
Sebagai praktisi kebijakan publik, Syahrir mengusulkan empat langkah transformatif untuk membangun ekosistem bencana yang adaptif:
- Digitalisasi Monitoring Real-Time: Akses langsung data geospasial dan visual harian untuk transparansi mutlak.
- Kontrak Insentif Berbasis Outcome: Alokasi dana daerah yang dikorelasikan dengan verifikasi independen pihak ketiga.
- Penguatan Kapasitas Aparatur (Alignment): Penyelarasan visi pusat-daerah dengan sistem reward and punishment yang tegas.
- Akuntabilitas Publik: Melibatkan masyarakat sipil sebagai pengawas langsung untuk mempersempit ruang maladministrasi.
“Kebijakan yang berbasis kejujuran data adalah investasi terbaik bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Dengan mengatasi asimetri informasi secara sistemik, koordinasi antara pusat dan daerah akan semakin tangguh,” tutup Syahrir.
Pemerintah juga terus menyalurkan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp600.000 hingga Rp1,8 juta per bulan bagi lebih dari 1.900 KK untuk mempercepat transisi warga dari tenda pengungsian menuju kehidupan yang lebih manusiawi pasca-Hari Raya Idul Fitri. (id89)
