JAKARTA (Waspada.id): Tekanan terhadap perekonomian nasional kian terasa di awal pekan, Senin (6/4). Nilai tukar rupiah tercatat melemah ke level 17.035 per dolar AS, beriringan dengan lonjakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menembus Rp240,1 triliun hingga akhir Maret 2026.
Pelemahan rupiah tersebut terjadi usai pemaparan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebutkan bahwa defisit APBN memang dirancang sebagai bagian dari strategi fiskal pemerintah. Meski demikian, angka defisit tersebut mengalami lonjakan signifikan dibandingkan Februari yang masih berada di level Rp135,7 triliun.
Pengamat Ekonomi dan Keuangan Sumut, Gunawan Benjamin, menilai bahwa defisit bukanlah sesuatu yang selalu berdampak negatif. Namun dalam kondisi saat ini, tekanan eksternal membuat situasi menjadi lebih kompleks.
“Defisit itu wajar dalam kebijakan fiskal. Tapi ketika terjadi bersamaan dengan pelemahan rupiah, kenaikan harga minyak, dan konflik geopolitik, maka tekanannya terhadap APBN bisa menjadi sangat besar,” ujarnya, Senin (6/4) sore.
Menurut Gunawan, eskalasi konflik di Timur Tengah turut menjadi faktor utama yang memperburuk sentimen pasar. Apalagi kawasan tersebut merupakan jalur vital distribusi energi global.
Harga minyak mentah dunia pun melonjak tajam. Minyak jenis WTI saat ini berada di kisaran USD 111 per barel, sementara Brent mencapai USD 109,7 per barel. Kenaikan ini berpotensi memperbesar beban subsidi energi pemerintah, terutama di tengah kebijakan yang masih menahan harga BBM bersubsidi.
“Kalau harga minyak terus naik dan pemerintah tetap menahan harga BBM, maka beban subsidi akan membengkak. Ini yang membuat efisiensi anggaran bukan lagi pilihan, tapi keharusan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Gunawan menegaskan bahwa ketergantungan APBN terhadap dinamika global, khususnya geopolitik di Timur Tengah, tidak bisa dihindari. Situasi ini membuat arah kebijakan ekonomi pemerintah ke depan akan sangat dinamis.
“Pemerintah memang masih mampu bertahan dengan kebijakan yang ada saat ini. Tapi ke depan, kebijakan bisa berubah cepat mengikuti perkembangan geopolitik global. Ketidakpastian ini yang harus diantisipasi,” tambahnya.
Di tengah tekanan tersebut, pasar kini menanti langkah lanjutan pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal dan nilai tukar, sekaligus memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. (id09)
