JAKARTA (Waspada.id): Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menetapkan ketahanan pangan sebagai salah satu agenda prioritas nasional yang menjadi pijakan pembangunan jangka panjang Indonesia.
Dalam kerangka Astacita, arah kebijakan nasional difokuskan pada penguatan kemandirian ekonomi rakyat serta optimalisasi sektor-sektor strategis berbasis sumber daya domestik, termasuk sektor kelautan dan perikanan.
Di tengah penguatan sektor pangan darat, perikanan laut dipandang memiliki posisi penting dalam menopang ketahanan pangan sekaligus mendorong roda ekonomi masyarakat pesisir. Selain sebagai sumber protein utama, laut juga berperan vital sebagai jalur perdagangan dan distribusi logistik nasional.
Pengamat Ekonomi Pertanian Achmad Tjachja Nugraha menegaskan, visi Presiden Prabowo dalam mewujudkan kemandirian pangan harus menempatkan sektor kelautan dan perikanan sebagai pilar utama, terutama melalui pengembangan kampung nelayan sesuai mandat Astacita.
“Arahan Presiden Prabowo sudah tepat. Ketahanan pangan tidak bisa hanya bergantung pada sektor darat. Kampung nelayan harus menjadi pusat produksi, distribusi, dan penguatan ekonomi rakyat berbasis kelautan,” ujar Achmad Tjachja, dikutip dari Liputan6.com, Senin (12/1/2026).
Ia menilai pembangunan kampung nelayan tidak cukup dilakukan melalui pendekatan infrastruktur semata, tetapi harus disertai pemanfaatan teknologi maritim modern, pengelolaan berbasis data, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia nelayan.
Dalam hal ini, Achmad Tjachja mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar lebih agresif menghadirkan teknologi maritim hingga ke wilayah pesisir. Teknologi tersebut mencakup sistem informasi cuaca dan oseanografi, alat tangkap ramah lingkungan, kapal berteknologi efisien, hingga fasilitas cold storage dan logistik rantai dingin.
“KKP memegang peran strategis. Teknologi maritim harus benar-benar dirasakan oleh kampung nelayan agar nelayan kecil mampu meningkatkan produktivitas, keselamatan kerja, dan nilai tambah hasil tangkapan,” katanya.
Optimalisasi Data Hidro-Oseanografi
Menurut Achmad Tjachja, pemanfaatan data hidro-oseanografi yang akurat dan berkelanjutan menjadi kunci modernisasi perikanan laut. Karena itu, ia menilai peran Pushidrosal TNI AL perlu dioptimalkan dalam penyediaan peta laut serta data oseanografi yang terintegrasi dengan kebijakan pembangunan perikanan nasional.
“Data oseanografi tidak hanya penting bagi keselamatan pelayaran, tetapi juga menentukan efisiensi penangkapan ikan, penataan wilayah tangkap, hingga kemampuan nelayan beradaptasi terhadap perubahan iklim laut,” ujar Ketua Umum KASAI tersebut.
Peran strategis laut tercermin dari data perdagangan nasional. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang 2025 volume angkutan laut domestik mencapai sekitar 44,6 juta ton, menegaskan posisi laut sebagai tulang punggung logistik nasional.
Sementara itu, KKP mencatat nilai ekspor perikanan Indonesia sepanjang 2024 mencapai sekitar US$3,7 miliar, dengan impor sekitar US$300 juta. Dengan demikian, neraca perdagangan sektor perikanan mencatat surplus lebih dari US$3 miliar.
Capaian tersebut dinilai sejalan dengan visi Astacita Presiden Prabowo dalam memperkuat kemandirian ekonomi nasional.
Dari sisi ketenagakerjaan, sektor kelautan dan perikanan menyerap jutaan tenaga kerja pesisir. Data BPS dan KKP menunjukkan jumlah nelayan aktif di Indonesia berkisar antara 2,4 hingga 3 juta orang, mayoritas merupakan nelayan kecil. Indonesia juga memiliki lebih dari 1,1 juta unit kapal penangkap ikan yang sebagian besar berskala kecil.
Konsumsi Ikan Terus Meningkat
Seiring meningkatnya konsumsi ikan nasional—yang menurut BPS pada 2024 mencapai sekitar 58,9 kilogram per kapita per tahun—pemerintah terus mendorong peningkatan kapasitas produksi perikanan.
Pada 2025, produksi perikanan nasional telah melampaui 25 juta ton. Pada 2026, kapasitas tersebut ditargetkan terus meningkat melalui penguatan perikanan tangkap, budidaya laut, serta pembangunan kampung nelayan terintegrasi berbasis teknologi dan inovasi.
Dalam konteks tersebut, Achmad Tjachja menekankan pentingnya peran peneliti dan lembaga riset kelautan untuk menghasilkan inovasi yang aplikatif dan sesuai kebutuhan nelayan.
Ia menilai kolaborasi antara KKP, perguruan tinggi, dan lembaga riset harus diperkuat agar inovasi tidak berhenti pada tataran akademik, melainkan dapat diterapkan langsung di lapangan.
“Inovasi teknologi maritim dan riset oseanografi harus menjadi bagian dari kebijakan Astacita. Tanpa fondasi riset yang kuat, pembangunan kampung nelayan tidak akan berkelanjutan,” tegasnya.
Dari sisi kesejahteraan, BPS mencatat Nilai Tukar Nelayan (NTN) sepanjang 2025 berada di atas angka 100, yang menandakan pendapatan nelayan secara umum masih mampu menutup biaya produksi.
Meski demikian, Achmad Tjachja menilai upaya peningkatan kesejahteraan nelayan harus terus diperkuat melalui stabilisasi harga ikan, perlindungan sosial, serta perluasan akses pasar.
Menurutnya, keberhasilan program ketahanan pangan Presiden Prabowo sangat bergantung pada sinergi lintas sektor, mulai dari kebijakan fiskal, pembangunan infrastruktur maritim, pengadaan teknologi, penguatan riset dan inovasi, hingga optimalisasi data oseanografi.
Dengan dukungan data pemerintah, penguatan kampung nelayan dalam kerangka Astacita, peran aktif KKP dalam menghadirkan teknologi maritim, serta dorongan riset yang berkelanjutan, sektor perikanan laut diyakini mampu menjadi fondasi ketahanan pangan nasional sekaligus penggerak kemandirian ekonomi masyarakat pesisir.
“Jika laut dikelola secara optimal, teknologi dimanfaatkan tepat sasaran, riset diperkuat, dan kesejahteraan nelayan menjadi prioritas, maka visi Indonesia mandiri pangan dan berdaulat maritim akan benar-benar terwujud,” tutup Achmad Tjachja. (lip6)
