BANDA ACEH (Waspada.id): Sejumlah perajin tempe dan tahu di Provinsi Aceh mengeluhkan kenaikan harga kedelai impor asal Amerika Serikat yang kini mencapai Rp10.200 per kilogram, dari sebelumnya Rp9.200 per kilogram.
Kenaikan tersebut telah berlangsung sejak dua bulan terakhir dan berdampak langsung terhadap biaya produksi para pelaku usaha.
Pelaku UMKM Soy Bean di Aceh Besar, Zikra, mengatakan kenaikan harga bahan baku memaksa perajin mengambil langkah efisiensi agar tetap bertahan.
“Kenaikan harga kedelai impor sudah berlangsung dua bulan terakhir. Sekarang sudah di level Rp10.200 per kilogram. Dampaknya cukup terasa, sehingga terpaksa ukuran tempe dan tahu diperkecil,” kata Zikra, Kamis (5/2/2026).
Ia menyebutkan, para perajin berharap harga kedelai kembali normal, mengingat hingga saat ini masih bergantung pada pasokan impor untuk memenuhi kebutuhan produksi.
Terkait stok, Zikra mengungkapkan ketersediaan kedelai di Aceh mulai menipis. Dalam waktu satu hingga dua hari ke depan, diperkirakan akan masuk pasokan baru sebanyak 15 ton.
Selama ini, kedelai impor didatangkan dari Medan, Sumatera Utara, melalui jalur darat. Namun, distribusi sering terkendala akibat pembatasan tonase kendaraan pascabanjir.
“Sekarang truk hanya boleh membawa maksimal 18 ton, sementara biasanya pengiriman mencapai 30 ton. Terpaksa harus dua kali angkut, tentu menambah biaya transportasi,” ujarnya.
Dalam kondisi tersebut, perajin juga khawatir harga kedelai akan terus meningkat seiring naiknya permintaan menjelang dan selama Ramadhan.
Sementara itu, Ketua Pusat Koperasi Produsen Tempe dan Tahu Indonesia (Puskopti) Aceh, Tansri Jauhari, mengatakan kenaikan harga kedelai impor semakin memberatkan pelaku usaha kecil.
Ia berharap pemerintah kembali memberlakukan subsidi harga kedelai guna menjaga keberlangsungan industri tempe dan tahu di Aceh.
“Saat ini perajin sangat terbebani. Kami berharap ada kebijakan subsidi dari pemerintah,” kata Tansri.
Menurutnya, terdapat sekitar 250 unit usaha tempe dan tahu di Aceh. Sebagian di antaranya juga terdampak bencana banjir, sehingga membutuhkan dukungan pemerintah agar dapat kembali berproduksi secara optimal. (Hulwa)
