MEDAN (Waspada.id): Lonjakan harga minyak mentah dunia di atas US$100 per barel berpotensi memberikan tekanan besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah diperkirakan harus memfokuskan sebagian besar anggaran untuk menjaga stabilitas harga energi melalui subsidi.
Pada awal pekan ini, harga minyak mentah dunia diperdagangkan di kisaran US$110 per barel, melonjak sekitar 80 persen dibandingkan awal tahun 2026 yang masih berada di level US$61 per barel. Kenaikan tajam tersebut dipicu meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah, termasuk potensi penutupan Selat Hormuz serta eskalasi konflik yang belum menunjukkan tanda mereda.
Pengamat Ekonomi Sumatera Utara, Gunawan Benjamin menilai, lonjakan harga minyak akan berdampak langsung terhadap kebutuhan devisa Indonesia untuk impor energi.
“Ketika harga minyak melonjak, kebutuhan dolar AS untuk impor BBM juga meningkat. Kondisi ini membuat Bank Indonesia harus bekerja lebih keras menjaga stabilitas nilai tukar rupiah,” ujar Gunawan, Senin (9/3).
Ia menambahkan, Bank Indonesia sebelumnya juga melaporkan cadangan devisa mengalami penurunan sekitar US$2,7 miliar, yang sebagian digunakan untuk menjaga stabilitas rupiah di pasar keuangan.
Menurut Gunawan, pembengkakan impor BBM dan gas saat ini dipicu oleh dua faktor utama, yakni kenaikan harga energi global serta pelemahan nilai tukar rupiah. Kondisi tersebut membuat APBN menghadapi tekanan yang cukup berat.
“Jika harga minyak tetap tinggi dan rupiah melemah, maka beban impor energi akan semakin besar. Ini jelas menjadi ujian serius bagi ketahanan anggaran negara,” jelasnya.
Dalam situasi tersebut, pemerintah dihadapkan pada pilihan kebijakan yang tidak mudah. Pemerintah bisa mempertahankan subsidi energi untuk menjaga daya beli masyarakat, namun konsekuensinya beban anggaran akan meningkat. Sebaliknya, opsi penyesuaian harga BBM bersubsidi juga memiliki risiko sosial dan ekonomi yang cukup besar.
“Pemerintah akan menghadapi trade-off kebijakan. Jika subsidi dipertahankan, maka ada kemungkinan alokasi anggaran untuk program lain harus dikurangi atau ditunda,” kata Gunawan.
Ia menilai sejumlah program prioritas pemerintah berpotensi terdampak, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), jika tekanan anggaran semakin besar akibat lonjakan harga energi global.
Di sisi lain, pemerintah kemungkinan akan kembali memperketat kebijakan efisiensi anggaran dengan memangkas pengeluaran yang dianggap tidak prioritas.
Gunawan juga memperkirakan tekanan inflasi berpotensi meningkat seiring naiknya harga energi. Namun besaran dampaknya sangat bergantung pada langkah kebijakan yang diambil pemerintah.
“Saya melihat pemerintah akan berupaya semaksimal mungkin mempertahankan subsidi energi untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat,” ujarnya.
Meski demikian, pembengkakan subsidi energi dapat mengurangi ruang fiskal pemerintah untuk mendorong sektor produktif, termasuk penciptaan lapangan kerja. Dalam kondisi ekonomi global yang masih dibayangi konflik geopolitik, kemampuan anggaran negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan menghadapi tantangan yang semakin berat. (id09)
