BANDA ACEH (Waspada.id): Inflasi Provinsi Aceh pada Desember 2025 tercatat mencapai level tertinggi dalam tiga tahun terakhir. Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Aceh mencatat inflasi tahunan (year on year/yoy) berada di angka 6,71 persen, dipicu bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025 yang mengganggu produksi serta memutus rantai distribusi sejumlah komoditas strategis.
Secara bulanan, inflasi pada Desember 2025 meningkat signifikan sebesar 3,60 persen (month to month/mtm), jauh melampaui rata-rata inflasi bulan Desember selama tiga tahun terakhir yang tercatat sebesar 0,53 persen. Lonjakan tersebut terutama disebabkan keterbatasan pasokan akibat terputusnya jalur distribusi, baik jalan maupun jembatan, di sejumlah wilayah terdampak.
Kepala Perwakilan BI Provinsi Aceh, Agus Chusaini, mengatakan tekanan inflasi meningkat seiring terganggunya aktivitas pertanian, perdagangan, dan distribusi pascabencana.
“Gangguan pasokan akibat kerusakan infrastruktur dan menurunnya produksi mendorong kenaikan harga komoditas pangan dan energi di berbagai daerah,” ujar Agus di Banda Aceh, Rabu (21/1/2026).
Berdasarkan komoditas, penyumbang inflasi tertinggi pada Desember 2025 berasal dari beras dengan andil 1,06 persen, diikuti emas perhiasan 0,79 persen, cabai merah 0,38 persen, ikan tongkol 0,35 persen, serta dencis sebesar 0,31 persen.
Secara spasial, inflasi tertinggi tercatat di Kabupaten Aceh Tengah sebesar 8,90 persen, disusul Aceh Tamiang 7,13 persen, Kota Banda Aceh 6,10 persen, Lhokseumawe 5,56 persen, dan Meulaboh 5,56 persen. Kelima daerah tersebut merupakan wilayah sampel Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Aceh.
Meski demikian, BI Aceh memprakirakan tekanan inflasi akan mulai mereda pada awal 2026 seiring normalisasi pascabencana.
“Kami memperkirakan inflasi pada Januari 2026 akan menurun sejalan dengan membaiknya distribusi logistik dan pulihnya aktivitas produksi,” kata Agus.
Untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, BI Aceh memperkuat sinergi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan meningkatkan kerja sama antardaerah (KAD), khususnya dalam pemenuhan pasokan pangan strategis seperti beras, gula, minyak goreng, dan telur.
Sepanjang Desember 2025, BI Aceh juga melaksanakan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) secara bertahap, dengan penyaluran telur ayam ras sebanyak 1.809 ikat atau sekitar 36 ton, serta minyak goreng sebanyak 3.400 kotak atau sekitar 40 ton.
“Pelaksanaan FDP relatif efektif menahan gejolak harga meskipun pasokan sempat tertekan akibat gangguan logistik,” ujar Agus.
Namun, FDP untuk komoditas beras belum dapat dilakukan karena sejumlah kilang padi tidak beroperasi akibat pemadaman listrik dan keterbatasan pasokan gabah pascabencana. Sebagai langkah tambahan, BI Aceh juga menggelar pasar murah untuk menjaga keterjangkauan harga pangan.
BI Aceh menegaskan komitmennya untuk terus menjaga stabilitas sistem pembayaran dan ketersediaan uang rupiah di wilayah terdampak, serta mendorong perbankan melakukan relaksasi dan restrukturisasi pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha.
“Dengan sinergi kebijakan dan percepatan pemulihan, kami optimistis tekanan inflasi dapat kembali terkendali dan pemulihan ekonomi Aceh pada 2026 dapat berlangsung lebih stabil dan berkelanjutan,” tutup Agus. (Hulwa)
