MEDAN (Waspada.id): Dampak bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Sumatera Utara (Sumut) mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Pada Minggu (7/12), sejumlah pejabat tinggi dari Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) turun langsung meninjau lokasi terdampak banjir dan longsor guna memastikan langkah penanganan yang cepat dan tepat.
Kunjungan kerja ini dipimpin oleh Plt Staf Ahli Bidang Infrastruktur Pertanian, Ali Jamil Harahap, bersama Deputi Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Bapanas, I Ketut Astawa. Selain itu juga turut mendampingi Direktur Polbangtan Medan, Nurliana Harahap, Kepala BRMP Sumut, Merry Harahap dan jajaran pejabat Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara.
Peninjauan dilaksanakan di lahan yang terdampak di Kecamatan Babalan, Kabuparen Langkat dan Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.
Ini sesuai dengan yang disampaikan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman bahwa skema pemulihan dilakukan menyeluruh, mulai dari rekonstruksi sawah yang hilang, pemberian bantuan benih dan alsintan, hingga penanaman ulang sampai lahan siap diserahterimakan kepada pemiliknya.
Penanganan setiap lokasi dilakukan berbeda, sesuai tingkat kerusakan. Untuk sawah yang rata tersapu banjir, pemerintah melakukan pencetakan ulang; untuk sawah yang masih bisa diselamatkan, bantuan benih gratis dan alat pertanian disiapkan. Pendekatan ini memastikan semua lahan kembali berfungsi secepat mungkin tanpa mengulang kerusakan yang sama.
Dari hasil peninjauan, maka di Desa Securai Selatan, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat terdapat kerusakan lahan seluas 1.100 hektare. Kondisi di lapangan menunjukkan tanaman padi telah tergenang air selama sepuluh hari sejak hari pertama banjir, yang berpotensi mengancam produktivitas panen.
Peninjauan berlanjut ke titik kedua di Desa Bandar Dolok, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang. Kerusakan infrastruktur pertanian terlihat jelas di wilayah ini, di mana saluran irigasi rusak akibat bencana. Selain itu, material lumpur menimbun pertanaman padi yang sedang memasuki fase vegetatif. Tercatat seluas 81 hektare lahan terdampak di kawasan ini.
Plt Staf Ahli Bidang Infrastruktur Pertanian, Ali Jamil Harahap mengatakan, target penyelesaian Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) ditetapkan dengan ketentuan data harus sudah masuk ke Dinas Provinsi paling lambat Selasa (9/12/2025), dan dalam kondisi final untuk selanjutnya diteruskan ke Kementerian Pertanian pada Rabu (10/12/2025) CPCL yang disusun meliputi CPCL bantuan benih dan CPCL rehabilitasi lahan.
Direktur Polbangtan Medan, Nurliana Harahap mengatakan, pihaknya akan mendampingin dan mengawal pengajuan CPCL lahan yang rusak agar bantuan segera dapat turun.
Langkah sinergis antara pemerintah pusat dan daerah ini diharapkan mampu meminimalisir kerugian petani serta menjaga stabilitas pasokan pangan nasional di tengah tantangan cuaca ekstrem.(id09)
