MEDAN (Waspada.id): Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai berpotensi memicu tekanan inflasi apabila tata kelola pengadaan bahan pangan tidak dilakukan secara terencana dan terkoordinasi.
Hal ini disampaikan Pengamat Ekonomi Sumatera Utara, Gunawan Benjamin, menyoroti percepatan pendirian dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditargetkan meningkat dua hingga tiga kali lipat pada tahun 2026 dibandingkan realisasi tahun 2025.
Gunawan menjelaskan, apabila dapur SPPG dibiarkan melakukan pembelian bahan pangan secara massif dan langsung ke pasar, maka kenaikan permintaan berpeluang mendorong lonjakan harga pangan. Kondisi ini akan semakin terasa apabila sisi pasokan belum mampu menyesuaikan diri dengan peningkatan permintaan tersebut.
“Kalau tidak dikelola dengan baik, MBG bisa dituding sebagai pemicu inflasi. Demand naik signifikan, sementara supply berpotensi terlambat merespons,” ujar Gunawan, Senin (12/1/2026).
Untuk meminimalisir risiko tersebut, Gunawan menilai diperlukan sejumlah kebijakan strategis. Pertama, pemenuhan kebutuhan pangan MBG harus dilakukan melalui pembelian yang terencana dan terkoordinasi, sehingga produsen memiliki kepastian untuk menyesuaikan kapasitas produksinya.
“Misalnya untuk kebutuhan protein, pembelian sebaiknya dikoordinasikan melalui Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) di masing-masing wilayah. Dengan begitu, produsen bisa menyiapkan produksi sesuai kebutuhan,” jelasnya.
Kedua, diperlukan kontrak harga yang mengikat agar harga pangan tidak berfluktuasi tajam. Ketiga, penyediaan fasilitas cold storage atau penyimpanan dingin dinilai penting untuk menjaga ketersediaan bahan pangan dalam periode tertentu. Keempat, perbaikan rantai pasok, khususnya di level produsen bahan baku, harus menjadi perhatian utama.
Gunawan juga mencontohkan fenomena perang harga pada komoditas gaplek. Gaplek yang sebelumnya menjadi bahan baku utama pakan ternak sapi, kini justru diminati peternak ayam menyusul kenaikan harga jagung.
“Ini menunjukkan bahwa MBG berpotensi meningkatkan kebutuhan bahan baku produksi pada komoditas tertentu. Kalau tidak diantisipasi, tekanan harga bisa muncul dari sisi hulu,” ungkapnya.
Menurutnya, investasi di sisi produsen sebenarnya memiliki peluang untuk dikembangkan secara mandiri. Namun, persoalan ketersediaan bahan baku masih menjadi celah besar yang harus segera ditutup.
“Produsen bisa saja enggan menambah kapasitas produksi karena khawatir kesulitan memperoleh bahan baku. Ini yang perlu dijawab lewat kebijakan yang menyentuh sisi hulu,” pungkas Gunawan. (id09)
