EkonomiNusantara

Pemerintah Kejar Target Rasio Pajak Hingga 11 Persen

Pemerintah Kejar Target Rasio Pajak Hingga 11 Persen
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa (ist)
Kecil Besar
14px

JAKARTA (Waspada.id): Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pemerintah sudah melakukan berbagai pembenahan pada sistem pajak dan bea cukai, termasuk melalui digitalisasi layanan.

Upaya tersebut untuk mengejar target rasio pajak (tax ratio) Indonesia dapat meningkat hingga sekitar 11 persen, melalui penguatan sistem perpajakan dan perbaikan kinerja penerimaan negara.

“Kan sudah kita obrak-abrik bea cukai, pajak. Digitalisasi kita aktifkan. Dan kita harapkan ekonominya tumbuh lebih cepat daripada tahun lalu sehingga income-nya juga naik,” ujar Purbaya di Kantornya, Jumat (13/3/2026).

Menurut dia, kinerja penerimaan negara pada awal tahun menunjukkan tren yang membaik. Penerimaan pajak tercatat tumbuh cukup tinggi dibandingkan periode sebelumnya.

“Sekarang saja sudah tumbuhnya 30 persen pajak. Bea cukai di Januari tadinya negatif, sekarang sudah positif tujuh persen,” katanya.

Ia menilai perbaikan penerimaan negara tersebut memberi harapan bahwa target peningkatan tax ratio dapat tercapai, meski perekonomian global masih menghadapi berbagai tekanan.

Purbaya menambahkan pemerintah tetap menjaga disiplin fiskal, termasuk mempertahankan batas defisit anggaran maksimal tigapersen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Menurut dia, banyak negara lain, termasuk negara tetangga, justru memiliki tingkat defisit yang lebih tinggi dibandingkan Indonesia.

“Mungkin Vietnam lebih tinggi dari kita, sekitar empat persen. India lebih tinggi lagi, defisitnya lima sampai enam persen. Jadi harusnya kalau dari angka itu saja tidak ada masalah,” ujarnya.

Namun pemerintah tetap mempertimbangkan berbagai faktor lain, termasuk persepsi lembaga pemeringkat internasional terhadap kebijakan fiskal Indonesia.

“Tapi yang jelas sampai saat sekarang kita akan menjalankan kebijakan fiskal secara hati-hati,” kata Purbaya.

Ia menegaskan keputusan terkait kemungkinan pelebaran defisit tetap berada di tangan pemerintah setelah mempertimbangkan berbagai kondisi ekonomi. “Kalau perintah ya kita jalankan. Saya kan cuma tangan Presiden,” ujarnya. (Id88)

Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE