JAKARTA (Waspada.id): Pemerintah terus memperkuat sektor pangan sebagai bagian dari strategi menjaga ketahanan nasional. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai sekitar 285 juta jiwa, stabilitas pasokan pangan dinilai menjadi prasyarat utama bagi keberlanjutan aktivitas sosial dan ekonomi nasional.
Presiden Prabowo Subianto secara konsisten menekankan pentingnya kemandirian bangsa sebagai fondasi pembangunan nasional, dengan swasembada pangan sebagai elemen kunci. Sektor pertanian dan pangan pun ditetapkan sebagai prioritas nasional untuk memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, serta menopang pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, kinerja sektor pangan nasional menunjukkan capaian yang sangat positif. Produksi beras Indonesia pada tahun 2025 tercatat mencapai 34,71 juta ton, menjadi salah satu yang tertinggi sepanjang sejarah.
“Terkait beras, kita di tahun 2025 produksinya 34,71 juta ton. Pada angka tersebut juga terjadi lonjakan produksi yang menghasilkan surplus beras sebesar 3,52 juta ton,” ujar Menko Airlangga dalam acara Road to Jakarta Food Security Summit (JFSS) ke-6, Selasa (13/1).
Menurutnya, capaian tersebut turut berkontribusi terhadap pengendalian inflasi nasional. Di sisi lain, kenaikan harga yang relatif baik justru mendorong peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) ke level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.
Penguatan ketahanan pangan juga menjadi fondasi utama pelaksanaan berbagai program strategis Pemerintah, salah satunya Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini didukung alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp335 triliun, dengan skema pembayaran di awal untuk menjaga keberlanjutan produksi, mendorong partisipasi dunia usaha, serta menyalurkan stimulus ekonomi langsung ke tingkat akar rumput.
Selain MBG, Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp164,4 triliun pada tahun 2026 untuk peningkatan produksi pertanian, stabilitas stok pangan, serta penguatan logistik. Dukungan juga diberikan kepada UMKM senilai Rp181,8 triliun, khususnya di wilayah perdesaan, termasuk melalui Operasi Pasar Merah Putih guna menjaga kelancaran distribusi, stabilitas harga pangan, dan pengendalian inflasi.
Di tengah berbagai upaya tersebut, Pemerintah tetap mencermati ancaman strategis, terutama dampak perubahan iklim. Pengalaman pada tahun 2024, ketika fenomena El Niño dan La Niña terjadi bersamaan, terbukti menekan produksi padi nasional. Padahal, sektor pertanian memiliki kontribusi sekitar 14,35 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap hampir 29 persen tenaga kerja nasional atau sekitar 40,7 juta orang.
Untuk merespons tantangan itu, Pemerintah mendorong penguatan sektor pertanian melalui pengembangan food estate serta penerapan modern farming berbasis teknologi. Langkah ini diarahkan untuk meningkatkan efisiensi, mengelola risiko iklim, dan menjaga produktivitas pertanian secara berkelanjutan.
Selain pangan, Pemerintah juga mengaitkan penguatan sektor agrikultur dengan kedaulatan energi. Menko Airlangga menegaskan, implementasi Mandatory Biodiesel B40 menjadi salah satu langkah strategis.
“Mandatory Biodiesel B40 menghemat emisi mendekati 42 juta ton CO2 pada 2025 dan menghemat devisa impor solar sebesar USD8 miliar di 2024. Inilah yang kita sebut sebagai kedaulatan energi berbasis kekuatan agrikultur,” jelasnya.
Ke depan, Pemerintah juga menaruh perhatian serius pada persoalan logistics and food loss. Kajian Bappenas tahun 2021 mencatat food waste and loss di Indonesia mencapai 23–48 juta ton per tahun. Kondisi ini mendorong perlunya pengelolaan yang lebih terintegrasi, mulai dari perbaikan sistem logistik hingga pemanfaatan pangan bernilai tambah, termasuk melalui kolaborasi lintas sektor dan peran dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Acara tersebut turut dihadiri Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, Plt. Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kemenko Perekonomian, Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Kemenko Perekonomian, Ketua Umum KADIN Indonesia beserta jajaran, serta Ketua Umum Komite JFSS 2026. (Rel)
