JAKARTA (Waspada): Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah telah meningkatkan kebutuhan minyak goreng (migor) kemasan dan curah dari 300.000 ton per bulan menjadi 450.000 ton per bulan untuk tiga bulan ke depan.
Hal tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga pasokan terutama menjelang Hari Besar, Keagamaan, dan Nasional (HBKN) terurama pada puasa dan Idulfitri 2023.
Selain itu, sambungnya, kebijakan pemerintah dalam penerapan program biodiesel B35 tidak akan mengganggu pasokan minyak goreng dalam negeri.
“Kami tegaskan di sini, bahwa program B35 ini tidak akan mengganggu pasokan untuk minyak kebutuhan konsumsi,” ujarnya pada acara Implementasi B35 Untuk Ketahanan dan Kemandirian Energi Menuju Transisi Energi yang Merata dan Berkeadilan, di Gedung Ali Wardhana, Jakarta, Selasa (31/1/2023).
Airlangga juga menjamin ketersediaan stok minyak goreng dalam negeri akan tercukupi dan tidak akan terjadi kekurangan.
Diberitakan sebelumnya, kelangkaan minyak goreng kemasan sederhana dengan merek Minyakita di pasaran disebabkan oleh tingginya permintaan masyarakat terhadap produk tersebut.
Penggunaan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) sebagai campuran B35 sebelumnya dikhawatirkan akan mengganggu pasokan untuk minyak konsumsi.
Di sisi lain, akibat tekanan pasar ekspor, utamanya Eropa yang menyuarakan pelarangan penggunaan produk deforestasi salah satunya kelapa sawit, Airlangga menegaskan akan mendorong konsumsi dalam negeri.
Dia berharap dengan penambahan pasokan untuk minyak goreng dan penerapan program biodiesel B35 dapat menjadi mitigasi dalam penyerapan CPO dalam negeri.
“Jadi tentu suplai berlebihan, suplainya banyak, demikian pula dengan tekanan pasar ekspor terutama di Eropa, akan menguangi demand dan pengurangan demand ini yang akan dikompensasikan dengan B35,” ujar Airlangga.
Sebagi informasi, pemerintah melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia No. 205.K/EK.05/DJE/2022, akan menerapkan penggunaan biodiesel B35 per 1 Februari 2023, besok.
Pemerintah juga telah mengalokasikan biodiesel B35 sebesar 13.148.594 kiloliter (kL) sepanjang tahun, termasuk cadangan sebesar 156.531 kL.
Sediakan Rp31 Triliun
Sementara itu, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menyediakan anggaran sebesar Rp31 triliun untuk program mandatori biodiesel 35 persen (B35) tahun 2023.
Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman mengungkapkan bahwa anggaran tersebut untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada badan usaha yang menjual biodiesel, apabila harga biodiesel lebih tinggi dari harga solar.
Dia mencontohkan, apabila harga indeks pasar (HIP) biodiesel lebih tinggi dari HIP solar, Pertamina yang menyerap biodiesel akan membeli dengan harga solar. Sehingga BPDPKS akan membayar kepada badan usaha biodiesel untuk kekurangan pembayaran Pertamina.
“Jadi sesuai regulasi yang ada fungsi BPDPKS, itu membayar selisih harga indeks pasar solar dan biodiesel. Tahun ini kita anggarkan Rp30-31 triliun untuk 13,15 juta kiloliter biodiesel,” ujar Edy
Namun, apabila harga biodiesel lebih rendah dibandingkan harga solar, BPDPKS tidak membayar sepersen pun, seperti yang terjadi pada Juli sampai Desember 2022.
Edy menjelaskan, sedangkan pada 2021 pihaknya membayar Rp51 triliun, lantaran harga solar lebih tinggi dibandingkan biodiesel.
Untuk 2023, dia memproyeksikan, baik harga solar maupun harga fatty acid methyl ester atau FAME (biodiesel) tidak akan seperti tahun 2021.
“Pada Januari ini biodieselnya tinggi dibanding solar meski tidak terlalu besar. Jika berlangsung seperti itu, 2023 tidak akan terlalu terjadi banyak fluktuasi harga, baik FAME ataupun solarnya. Maka kami tetapkan Rp30-31 triliun,” tutur Edy. (J03)
