JAKARTA (Waspada.id): Kebijakan work from home (WFH) dinilai belum cukup menjadi solusi tunggal dalam menghadapi tekanan ekonomi global. Kalangan dunia usaha mendorong pemerintah untuk melengkapinya dengan paket kebijakan yang lebih komprehensif agar manfaat efisiensi dapat dirasakan secara luas.
Sekretaris Jenderal BPP HIPMI sekaligus Ketua Umum ASPEBINDO, Anggawira, menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menjaga stabilitas biaya produksi dan kelancaran aktivitas bisnis, terutama di sektor energi dan layanan publik.
“Pemerintah perlu melengkapi kebijakan WFH dengan langkah yang lebih menyeluruh, seperti menjaga stabilitas harga energi dan pasokan BBM agar dunia usaha tidak menghadapi lonjakan biaya produksi,” ujarnya, dilansir liputan6.com, Kamis (2/4/2026).
Selain itu, ia juga mendorong percepatan digitalisasi layanan pemerintah agar aktivitas bisnis—mulai dari perizinan, pembayaran, hingga ekspor-impor—tetap berjalan efisien meski pola kerja aparatur sipil negara lebih fleksibel.
Tak hanya itu, Anggawira menilai pemerintah perlu memberikan insentif bagi sektor swasta yang mulai menerapkan efisiensi energi. Insentif tersebut bisa berupa keringanan pajak bagi perusahaan yang memanfaatkan energi terbarukan seperti PLTS atap, kendaraan listrik, hingga sistem transportasi karyawan yang lebih hemat energi.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan transportasi publik serta penerapan pola kerja hybrid agar penghematan bahan bakar tidak bersifat sementara. Di sisi lain, akses pembiayaan bagi UMKM dan sektor padat karya perlu tetap dijaga agar dunia usaha mampu bertahan di tengah perlambatan global.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli telah mengimbau perusahaan swasta, BUMN, dan BUMD untuk menerapkan WFH selama satu hari kerja dalam sepekan, mulai 1 April 2026.
Dalam kebijakan tersebut, Yassierli menegaskan bahwa pelaksanaan WFH tidak boleh mengurangi hak pekerja, termasuk gaji dan cuti tahunan.
“Upah atau gaji dan hak lainnya tetap dibayarkan sesuai ketentuan, serta pelaksanaan WFH tidak mengurangi cuti tahunan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar para pekerja tetap menjalankan tugas secara profesional selama WFH, sementara perusahaan diminta memastikan produktivitas dan kualitas layanan tetap terjaga.
Dengan kebijakan yang lebih terintegrasi, dunia usaha berharap penerapan WFH tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga mampu meningkatkan efisiensi dan daya tahan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. (lip6)
