MEDAN (Waspada.id): Penundaan penerapan kebijakan biodiesel B50 oleh pemerintah pada tahun 2026 dinilai berpotensi membuat pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara (Sumut) tidak berjalan secara maksimal. Pemerintah memutuskan tetap melanjutkan program B40, sementara implementasi B50 ditunda.
Pengamat Ekonomi Sumut, Gunawan Benjamin, menilai kebijakan tersebut memiliki sisi positif dan negatif. Dari sisi positif, penundaan B50 dinilai mampu menjaga kinerja ekspor, khususnya komoditas minyak kelapa sawit (CPO), yang menjadi salah satu penopang utama perekonomian Sumut.
“Nilai plus dari penundaan B50 adalah kinerja ekspor masih bisa dipertahankan. Ini turut menjadi penyangga nilai tukar Rupiah yang belakangan melemah terhadap dolar AS,” ujar Gunawan, Rabu (21/1/2026).
Ia mencatat, nilai tukar Rupiah saat ini bergerak mendekati level Rp17.000 per dolar AS. Tekanan eksternal global ditambah dengan defisit APBN yang masih berlanjut menjadi sentimen negatif bagi pergerakan Rupiah. Dalam kondisi tersebut, penundaan B50 membuka ruang ekspor CPO karena serapan domestik tidak mengalami peningkatan signifikan.
Namun di sisi lain, Gunawan menilai dampak jangka panjang kebijakan tersebut justru cukup dilematis. Ketergantungan impor bahan bakar dinilai tetap tinggi, sementara posisi harga CPO dunia semakin dipengaruhi faktor eksternal.
“Jika permintaan domestik tidak digenjot, maka harga CPO dunia akan lebih banyak ditentukan oleh demand negara lain dan volatilitas harga komoditas pesaing minyak sawit,” jelasnya.
Ia menambahkan, kondisi tersebut berbeda jika penerapan B50 tetap dilanjutkan. Dengan meningkatnya permintaan domestik, Indonesia berpeluang menjadi motor pembentukan harga CPO dunia. Karena itu, penundaan B50 dinilai kurang menguntungkan bagi petani sawit, terutama dari sisi harga jual.
“Penundaan B50 cenderung merugikan petani sawit, karena posisi tawar harga menjadi lebih lemah,” kata Gunawan.
Selain berdampak pada petani, kebijakan penundaan tersebut juga dinilai melemahkan kontribusi sektor sawit terhadap pertumbuhan ekonomi Sumut, khususnya dari sisi investasi.
Menurutnya, kontribusi investasi dalam struktur pertumbuhan ekonomi Sumut menjadi tidak maksimal akibat kebijakan tersebut.
Meski demikian, dari sisi ekspor, kinerja minyak kelapa sawit Sumut masih diproyeksikan tumbuh moderat sekitar 5 persen pada 2025. Namun Gunawan mengingatkan, risiko geopolitik global dan perlambatan ekonomi dunia berpotensi menekan kinerja ekspor hingga di bawah level tersebut.
“China sebagai mitra dagang utama Sumut masih menunjukkan potensi peningkatan permintaan. Namun India, yang juga merupakan konsumen besar CPO Sumut, permintaannya masih sangat volatil dan cenderung bersifat musiman,” paparnya.
Dengan berbagai dinamika tersebut, Gunawan menegaskan bahwa penundaan penerapan B50 lebih banyak membawa dampak negatif bagi petani dan optimalisasi pertumbuhan ekonomi daerah. (id09)
