JAKARTA (Waspada.id): Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penurunan tarif resiprokal dari pemerintah Amerika Serikat (AS) menjadi 19 persen untuk Indonesia akan membantu meningkatkan kinerja sektor padat karya di tanah air.
“Keberhasilan dari negosiasi tarif resiprokal untuk Indonesia menjadi 19 persen dari semula 32 persen, diperkirakan dapat mendorong kinerja sektor padat karya seperti tekstil, alas kaki dan furniture,” kata Menkeu saat konferensi Pers Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) di Jakarta, Senin Sore (28/7/2025).
Berdasarkan kesepakatan perdagangan AS dan Indonesia, pemerintah Indonesia akan membebaskan tarif impor produk-produk AS alias 0 persen. Hal ini menurut Sri Mulyani, akan mendongkrak harga produk minyak dan gas (Migas) maupun produk pangan.
“Di sisi lain impor dengan tarif 0 persen atas produk as diperkirakan mendorong harga produk migas dan pangan Indonesia menjadi lebih rendah,” ungkapnya.
Meski begitu, Sri Mulyani terus mengawasi perkembangan risiko rambatan salah satunya sektor manufaktur yang menunjukkan kontraksi yaitu 46,9 posisi Juni 2025.
“PMI manufaktur yaitu 46,9 posisi Juni 2025 perlu untuk terus menjadi perhatian,” ucap dia.
Selain itu, Sri Mulyani juga mendorong peranan sektor swasta melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Berbagai perkembangan dan kondisi strategi kebijakan akan terus ditingkatkan untuk mendorong multiplayer efek yang lebih besar, sehingga ekonomi Indonesia tahun 2025 diproyeksikan masih akan tumbuh disekitar 5 persen,” tutur dia.
Tarif timbal balik atau resiprokal, yaitu pajak atau pembatasan perdagangan yang dikenakan oleh suatu negara terhadap negara lain sebagai respons terhadap tindakan serupa yang dilakukan oleh negara tersebut.
Diketahui, Presiden Amerika Serikat Donald Trump, mengumumkan bahwa tarif ekspor sebesar 19 persen akan dikenakan terhadap seluruh produk asal Indonesia yang masuk ke pasar Amerika Serikat.
Kebijakan tersebut merupakan hasil kesepakatan langsung antara Trump dan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Ketidakpastian
Menkeu menyatakan, ketidakpastian global yang masih tetap tinggi. Namun Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memastikan, stabilitas sistem keuangan pada triwulan II/2025 tetap solid terjaga.
“Dari hasil pertemuan berkala KSSK yang ketiga tahun 2025 pada tanggal 25 Juli 2025 Jumat lalu, KSSK yang terdiri Menteri Keuangan, Gubernur BI, Ketua OJK dan Ketua LPS menyampaikan stabilitas sistem keuangan pada triwulan II/2025 tetap terjaga,” jelas Menkeu.
Dia menyampaikan, ketidakpastian ekonomi global dipengaruhi oleh dinamika negosiasi tarif resiprokal yang ditetapkan oleh Amerika Serikat (AS).
Selain itu, eskalasi dari ketegangan geopolitik dan militer mewarnai situasi yang perlu diwaspadai. Karenanya, KSSK terus memperkuat sinergi sesuai dengan kapasitasnya sekaligus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Kami dari KSSK terus memperkuat sinergi dan koordinasi kebijakan antar lembaga, yaitu kebijakan fiskal di Kemenkeu, kebijakan moneter makro prudential dan payment sistem di tempat Gubernur BI,” ujar Menkeu.
Ditegaskan, kebijakan sektor keuangan dan pengawasan serta regulasi sektor keuangan di OJK serta LPS, akan terus memperkuat koordinasi dan sinergi agar kebijakan antar lembaga tersebut dapat terus memastikan terjaganya stabilitas sistem keuangan.
Menkeu menjabarkan, perekonomian di AS, Eropa dan Jepang mengalami perlambatan. Begitu juga di Tiongkok, pada triwulan II tumbuh 5,2 persen atau lebih rendah dari triwulan I yang tumbuh 5,4 persen secara tahunan (year on year/YOY) akibat menurunnya ekspor China ke AS.
Sementara di India diperkirakan tumbuh baik dengan masih kuatnya investasi. Tapi negara-negara berkembang lain mengalami perlambatan akibat penurunan ekspor ke AS dan perlemahan perdagangan global,” papar dia. (J03)
