JAKARTA (Waspada): Menteri Koperasi dan UKM (MenKop UKM) Teten Masduki berharap hadirnya program kredit usaha rakyat (KUR) Klaster dapat mendorong peningkatan kredit bank ke sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Dia mengarakan, data dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, (Bappenas), bahwa prersentase kredit perbankan untuk UMKM hanya mampu mencapai 24 persen hingga tahun 2024.
Realisasi tersebut enam persen lebih rendah dari target Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berharap 30 persen.
“Presiden menargetkan 30 persen kredit perbankan untuk UMKM di 2024. Tapi laporan Bappenas terakhir masih agak mengkhawatirkan maksimal realisasinya 24 persen. Presiden minta saya untuk cari terobosan,” ungkap Teten di Jakarta, Rabu (12/4/2023).
Salah satu terobosan, lanjutnya, adalah program Penyaluran KUR Klaster Berbasis Rantai Pasok. Melalui ini, risiko kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) yang dikhawatirkan perbankan akan berkurang.
“Saya memahami kalau bank enggak mau gegabah menyalurkan KUR-nya. Tahun ini kita alokasikan untuk KUR Rp460 triliun. Tentu dari risiko NPL biasanya menjadi pertimbangan utama perbankan,” ujar Teten.
Dijelaskan, selain mengurangi risiko NPL, KUR Klaster juga membawa UMKM terhubung dengan offtaker dan rantai pasok industri. Hal ini akan menjadi sinergi pemberdayakan usaha.
Menkop mencontohkan bagaimana Jepang dan Korea Selatan memiliki kredit perbankan untuk UMKM yang tinggi, karena para UMKM di sana sudah terhubung dengan rantai pasok industri-industri besar.
“Kredit perbankan ke UMKM di Jepang sudah mencapai 60 persen dan di Korea Selatan 81 persen. Itu kenapa? Karena di sana UMKM-nya sudah terhubung ke rantai pasok industri. Jadi, UMKM-nya pemasok komponen bahan baku untuk kebutuhan industri,” terang Teten.
Dengan model seperti itu, sambungnya, maka akan ada kepastian pasar bagi UMKM. Karena itu, Kemenkop UKM akan terus memperluas KUR Klaster ini.
“Nantinya, tiap kelompok usaha bisa mendapat pinjaman hingga Rp 500 juta,” tutur Teten. (J03)
