JAKARTA (Waspada.id): Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menepati janji dengan merombak 27 pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), didominasi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Purbaya menekankan bahwa DJBC merupakan salah satu ujung tombak pintu penerimaan negara, sehingga pentingnya kebijakan fiskal yang mampu menjaga dan menggerakkan permintaan domestik di tengah tekanan geopolitik global yang kian kompleks.
Menurut Purbaya, penguatan pasar dalam negeri menjadi kunci menjaga arah pertumbuhan ekonomi nasional menuju Indonesia maju. Kebijakan fiskal dinilai harus hadir secara tepat agar potensi permintaan domestik yang besar benar-benar menjadi penopang ekonomi.
Purbaya mengingatkan, besarnya permintaan domestik akan sulit memberikan dampak optimal jika pasar dalam negeri dibanjiri produk ilegal dari luar negeri. Lebih lagi Indonesia punya domestic demand yang besar dan ini harus didorong lewat kebijakan fiskal yang tepat.
“Tapi kalau pasar dalam negeri dibanjiri barang selundupan, maka perusahaan dari luar negeri yang masuk secara ilegal akan menguasai pasar. Sementara perusahaan dalam negeri kehilangan ruang untuk bersaing secara fair,” ungkap Purbaya saat memberikan arahan dalam pelantikan di Kemenkeu, Rabu Sore (28/01/2026).
Menkeu menegaskan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memegang peran strategis dalam melindungi pasar domestik dari praktik persaingan tidak sehat, terutama yang dilakukan melalui jalur ilegal oleh pelaku usaha luar negeri.
Selain soal kebijakan fiskal, Purbaya juga menekankan bahwa pelantikan pejabat bukan sekadar seremoni administratif, melainkan amanah negara yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
“Ini bukan formalitas, tugas ini titipan publik punya tanggung jawab besar yang harus dipertanggungjawabkan terhadap bangsa dan negara,” tegas Purbaya.
Susunan pelantikan terdiri dari 22 orang di DJBC, tiga orang di Direktorat Jenderal Perbendaharaan, satu orang di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, serta satu orang di Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan. (Id88)
