MEDAN (Waspada.id): Hingga akhir Desember 2025, realisasi belanja pemerintah pusat di Sumatera Utara mencapai Rp19,39 triliun. Dari jumlah tersebut, Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp10,78 triliun atau 98,16 persen dari pagu. Anggaran ini digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan kinerja aparatur negara, termasuk THR dan gaji ke-13 tahun 2025.
Hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sumatera Utara, Sugeng Apriyanto, yang juga menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sumatera Utara dalam siaran persnya, Senin (26/1/2026) usai melakukan pemaparan bersama jajaran pimpinan unit vertikal Kementerian Keuangan di Sumut, antara lain; Indra Soeparjanto (Kepala Kanwil DJPb Sumut), Nofiansyah (Kepala Kanwil DJKN Sumut), Arridel Mindra (Kepala Kanwil DJP Sumut I), serta Anton Budhi Setiawan (Kepala Kanwil DJP Sumut II).
“Realisasi belanja pemerintah pusat di Sumatera Utara hingga Desember 2025 mencapai Rp19,39 triliun. Dari jumlah tersebut, Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp10,78 triliun atau 98,16 persen dari pagu. Anggaran ini digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan kinerja aparatur negara, termasuk THR dan gaji ke-13 tahun 2025,” ujarnya.
Sementara itu, Belanja Barang tercatat terealisasi sebesar Rp6,37 triliun atau 88,84 persen dari pagu. Belanja ini digunakan untuk berbagai program strategis, seperti pembangunan infrastruktur konektivitas, pelayanan kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pendidikan tinggi, penegakan dan pelayanan hukum, serta program ketahanan dan konsumsi pangan berkualitas.
Selain itu disebutkan, untuk Belanja Bantuan Sosial, realisasi mencapai Rp68,82 miliar atau 99,16 persen dari pagu. Seluruh dana bantuan sosial tersebut disalurkan melalui satuan kerja Kementerian Agama di Sumatera Utara, termasuk Kanwil Kemenag Sumut, IAKN Tarutung, STAIN Mandailing Natal, UIN Padangsidimpuan, dan UIN Sumatera Utara.
“Adapun Belanja Modal terealisasi sebesar Rp2,16 triliun atau 75,90 persen dari pagu, yang dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur konektivitas, ketahanan sumber daya air, pendidikan tinggi, serta modernisasi alat material khusus dan sarana prasarana Kepolisian Republik Indonesia,” paparnya.
TKD Capai Rp42,50 Triliun
Selain belanja pemerintah pusat, sambungnya, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) di Provinsi Sumatera Utara hingga 31 Desember 2025 mencapai Rp42,50 triliun atau 96,92 persen dari pagu. Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp26,91 triliun atau 99,18 persen.
Sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik yang mendukung layanan pendidikan dan kesehatan, seperti BOS dan BOK, terealisasi Rp8,32 triliun atau 98,97 persen.
Sementara itu, Dana Desa telah disalurkan sebesar Rp3,68 triliun atau 80,32 persen, Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp2,57 triliun atau 96,82 persen, Insentif Fiskal Rp224,80 miliar atau 96,84 persen, serta DAK Fisik sebesar Rp803,47 miliar atau 94,31 persen dari pagu.
Penyaluran KUR
Di sisi pembiayaan, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sumatera Utara hingga Desember 2025 menunjukkan tren positif dengan total realisasi Rp14,74 triliun kepada 248.587 debitur.
“Sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan menjadi penerima terbesar dengan penyaluran Rp7,14 triliun kepada 127.481 debitur, disusul sektor perdagangan besar dan eceran sebesar Rp5,2 triliun kepada 82.538 debitur,” jelasnya.
Sementara itu, sektor pertambangan dan penggalian menjadi penerima KUR terkecil dengan hanya 18 debitur dan nilai pembiayaan Rp2,72 miliar.
Adapun penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) tercatat mencapai Rp937,75 miliar kepada 152.007 debitur. Sektor perdagangan besar dan eceran kembali mendominasi dengan realisasi Rp917,27 miliar atau sekitar 97,9 persen dari total penyaluran. Sebaliknya, sektor transportasi menjadi yang terendah dengan penyaluran kepada 5 debitur senilai Rp60 juta.
Kementerian Keuangan menegaskan sinergi antarunit terus diperkuat untuk memastikan APBN menjadi instrumen efektif dalam menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara. (id09)
