JAKARTA (Waspada.id): Pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus level Rp17.100 per dolar Amerika Serikat (AS) menjadi sorotan pasar. Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kondisi tersebut masih berada dalam koridor yang telah diantisipasi pemerintah melalui berbagai skenario fiskal.
Menurut Purbaya, dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah tidak hanya mengacu pada satu asumsi nilai tukar, melainkan menyiapkan sejumlah simulasi untuk menghadapi dinamika global yang tidak menentu.
“Saya tekankan dulu ya, angka simulasi itu rupiahnya bukan rupiah di APBN yang sebelumnya, sudah dinaikkan ke level tertentu, jadi itu masih termasuk dalam hitungan skenario,” kata Menkeu Purbaya saat ditemui di Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Data Bloomberg mencatat, rupiah di pasar spot exchange pada penutupan perdagangan hari ini melemah 77 poin atau 0,41% ke posisi Rp17.105 per dolar AS. Pergerakan ini terjadi di tengah dinamika mata uang Asia yang cenderung variatif terhadap dolar AS.
Sebagian besar mata uang kawasan menunjukkan penguatan, seperti yen Jepang yang naik 0,08%, dolar Singapura 0,14%, dan won Korea Selatan yang melonjak 0,70%. Sementara itu, beberapa mata uang lainnya justru melemah, termasuk peso Filipina yang turun 0,46% dan ringgit Malaysia yang terkoreksi 0,03%.
Sebagai perbandingan, asumsi dasar nilai tukar rupiah dalam APBN 2026 yang ditetapkan pada September 2025 berada di level Rp16.500 per dolar AS. Dengan posisi terkini yang sudah melampaui Rp17.100, terdapat deviasi yang cukup lebar dari asumsi awal. Meski demikian, pemerintah menilai kondisi tersebut belum mengganggu stabilitas fiskal.
Purbaya juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membuka secara rinci batas atas nilai tukar dalam skenario terbaru, guna menghindari reaksi berlebihan dari pelaku pasar.
“Saya tidak bilang skenarionya di angka berapa. Kalau saya sebutkan, nanti pasar justru bereaksi negatif dan memicu spekulasi,” tambahnya.
Dalam hal stabilisasi nilai tukar, pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada otoritas moneter, yakni Bank Indonesia. Kementerian Keuangan, lanjut Purbaya, akan tetap fokus menjaga keseimbangan belanja dan penerimaan negara agar tidak terdampak signifikan oleh volatilitas kurs.
“Kalau rupiah kita serahkan ke bank sentral, ke ahlinya lah. Saya percaya dia bisa betulin,” kata Purbaya. (invid)
