JAKARTA (Waspada): Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperlihatkan terjadinya gap pada tingkat indeks literasi keuangan dengan indeks inklusi keuangan di tengah masyarakat, dimana inklusi baru sebesar 49,68 persen dan literasi sebesar 85 persen.
Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Aman Santosa mengatakan, umumnya gap tersebut besar antara kota dengan pedesaan dan antar daerah.
“OJK ingin agar gap tersebut berkurang terutama di pedesaan. Salah satu yang dilakukan yakni program desaku cakap keuangan tahun 2023,” keterangannya pada Press Tour OJK di Batusangkar, Padang, Sumatera Barat, Rabu – Jumat (21-23/6/2023)
Menurutnya, dengan program role model atau generic model (GM) ekosistem keuangan inklusif (EKI) di wilayah pedesaan. Program ini akan menjadi acuan bagi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dalam menciptakan inklusif keuangan di daerah.
Saat ini ada 491 TPKAD dengan rincian 34 di tingkat provinsi dan 457 di tingkat kabupaten/ kota. Jumlah ini menjadi sasaran OJK sebagai generic model atau role model di desa wisata.
Pasalnya desa wisata dapat meningkatkan kepemilikan atau penggunaan produk dan layanan keuangan di desa wisata. Apalagi pada tahun 2022 di Indonesia ada 3.553 desa wisata. Hal ini perlu kolaborasi untuk meningkatkan inklusi di daerah.
“Banyak potensi di daerah yang bisa menjadi titik ekonomi baru di desa, salah satunya potensi wisata. Karena di desa wisata terdapat meningkatkan kepemilikan / penggunaan produk dan layanan keuangan di desa wisata,” paparnya. (J03)
