JAKARTA (Waspada) : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa transaksi digital di Indonesia diperkirakan mencapai US$220 miliar atau sekitar Rp3.429 triliun pada tahun ini.
“Di Indonesia, direncanakan pertumbuhannya mencapai US$250 miliar pada 2023, namun ternyata ditarik ke depan, tahun ini diperkirakan sudah US$220 miliar,” katanya dalam Rakornas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2022, Selasa (6/2/2022).
Hal ini juga, lanjutnya, sebagai komitmen pemerintah untuk mewujudkan percepatan transformasi digital, yang merupakan salah satu agenda prioritas G20 di bawah Presidensi Indonesia.
Menko Airlangga juga mengharapkan agar pemerintah daerah turut mendukung percepatan transformasi digital tersebut.
Program transformasi digital juga diusung oleh pemerintah Indonesia yang akan memegang posisi keketuaan Asean pada tahun depan.
Pemerintah juga mendorong Digital Economy framework Agreement pada forum Asean, yang sebelumnya ditargetkan untuk disepakati pada 2025.
“Memang negara lain ingin Digital Economy framework Agreement 2025, tapi kita berhasil menarik ke 2023, karena digitalisasi itu cepat, maka dalam keketuaan Asean kita akan ambil alih,” kata dia.
Airlangga pun mengapresiasi kerja sama cross border payment di antara bank sentral Asean 5, sehingga QRIS dapat digunakan di Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina.
“Kalau QRIS bisa dipakai di regional, maka kebutuhan terhadap dolar AS akan menurun, maka akan memperkuat cadangan devisa kita,” jelas Airlangga.
283 Pemda Masuk Digital
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir turut menyampaikan, bahwa saat ini telah terdapat 283 pemerintah daerah (Pemda) yang masuk dalam kategori digital.
Dia mengatakan, berdasarkan survei Indeks Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD), jumlah pemerintah daerah (Pemda) yang sudah masuk kategori digital tersebut mencapai 52,2 persen dari keseluruhan Pemda.
“Berdasarkan survei IETPD semester I/2022, perubahan Pemda kategori maju menjadi digital berjumlah 84 pemda atau naik 42,2 persen,” tutirnya.
Kenaikan tersebut dikontribusikan dari pemanfaatan internet banking yang naik sebesar 9,9 persen, e-commerce naik 18,8 persen, dan penggunaan sistem cash management system (CMS) yang naik 4,6 persen.
Digitalisasi Pemda juga didorong melalui pemanfaatan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai kanal pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah oleh Pemda.
“Berdasarkan hasil survei semester 1/2022, penggunaan QRIS telah digunakan sebanyak 336 Pemda. Jenis pajak yang dielektronifikasi naik dari 6,5 persen menjadi 94 persen dan jenis retribusi yang dielektronifikasi naik dari 14 persen jadi 74,7 persen,” jelas Iskandar.
Iskandar mengatakan pemerintah juga mendorong elektronifikasi dan kerja sama pajak terkait kendaraan bermotor di seluruh Indonesia.
Tim P2DD di 33 provinsi, kata dia, sudah terkoneksi dengan aplikasi Signal, namun baru 18 provinsi yang bekerja sama dengan platform e-commerce.
Aspek layanan digitalisasi juga didorong pada 26 Bank Pembangunan Daerah (BPD), diantaranya melakukan upaya integrasi layanan CMS pada 26 BPD dengan sistem informasi pengolahan transaksi yang digunakan oleh Pemda.
Sementara itu, Gubernur BI Perry Warjiyo pada kesempatan tersebut mengemukakan bahwa Indonesia patut optimis menyambut 2023.
Optimisme digitalisasi tercermin dari proyeksi pertumbuhan 2023, dimana e-commerce diprediksi akan meningkat Rp572 T, perkembangan perbankan digital naik menjadi Rp67.600 T, dan Uang Elektronik Rp508 T.
“Menyambut optimisme ini, melalui implementasi P2DD maka penerimaan daerah semakin meningkat, penyerapan semakin cepat, sehingga ekonomi daerah semakin tumbuh,” imbuh Perry. (J03)
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaZRiiz4dTnSv70oWu3Z dan Google News Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News ya.
