Cenderung Terus Naik, Pemerintah Dinilai Tidak Serius Menanggulangi Harga Beras

  • Bagikan
Cenderung Terus Naik, Pemerintah Dinilai Tidak Serius Menanggulangi Harga Beras
Dialog Kenegaraan yang di‘gelar DPD RI dengan tema, "Peran Konkret Wakil Rakyat Tanggulangi Meroketnya Harga Bahan Pokok,"’ di Jakarta Rabu (6/3).. (Waspada/Andy Yanto Aritonang)

JAKARTA (Waspada): Anggota DPD dapil Sumut Dedi Iskandar Batubara dan Anggota Fraksi PKB DPR RI Luluk Nurhamidah menilai pemerintah tidak serius menanggulangi harga beras cenderung terus naik. Keduanya menyampaikan pendapat itu dalam Dialog Kenegaraan ‘Peran Konkret Wakil Rakyat Tanggulangi Meroketnya Harga Bahan Pokok’ di Jakarta Rabu (6/3).

Dedi Iskandar Batubara mengatakan, membahas isu beras memang ini peristiwa yang berulang setiap tahun, seperti saat mau masuk Ramadhan, harga beras biasanya cenderung akan naik.

“Tetapi yang menjadi persoalan tentunya menurut saya pemerintah sepertinya tidak punya skema yang tuntas. Kalau memang peristiwa ini terus berulang setiap tahun selalu ada siklus kenaikan, harga pokok lainnya, mengapa? Karena pemerintah tidak menyiapkan perangkat yang cukup baik dari ketersediaannya serta kebijakannya dan lain sebagainya. Jadi menurut saya pemerintah seperti tidak serius,”tegas Dedi.

Menurut dia. dulu ekspektasi kita, termasuk saya dari Sumatera Utara, saat saya meninjau food estate yang dibuka di tempat saya, nah ini aman untuk pasokan beras. Tetapi ternyata tidak juga. “Jadi mohon maaf informasi dari teman-teman hasil pengawasan dari anggota DPD dari Sumatera Utara yang berkunjung food estate sama sekali tidak sesuai dengan apa yang direncanakan,”ungkapnya.

Kalau kemudian kesalahannya kesalahan itu ditimpakan kepada peristiwa alam El Nino , kok kasihan sekali El Nino nya selalu jadi korban setiap ada kenaikan harga beras, kata Dedi lagi.

Masalah lain menyangkut soal beras, kita punya jumlah penduduk 280 juta tetapi cuma punya lahan pertanian sekitar 7,4 juta HA, kok nggak berbanding sekali dengan Thailand misalnya yang mempunyai penduduk 60 juta dan kemudian lahan pertaniannya itu di angka 30 juta hektar.

Menurut dia, kebijakan yang kemarin sudah direncanakan, dieksekusi dengan benar diatur dengan baik, tidak hanya harga beras tetapi harga sembako yang lain juga kebutuhan pokok yang lain.

“Yang lebih aneh lagi seharusnya kalau harga berasnya naik seharusnya petani juga sejahtera. Kalau berasa naik berarti kan pendapatan petani juga akan meningkat sesuai dengan kenaikan itu. Tetapi faktanya petani itu biasa saja bahkan cenderung tetap pada posisinya yang malah miskin. Begitu jiga termasuk harga bahan pangan yang lain, harusnya petani juga punya dampak yang positif terhadap kenaikan itu.

“Ada yang keliru menurut saya, ketika hari ini pemerintah memberikan ini semua kepada pasar yang tidak bisa dikendalikan. Seharusnya pemerintah bisa memberikan intervensi yang kuat pengendalian harga-harga kebutuhan pokok terutama beras.

Secara teori sederhananya, kalau barang sedikit di pasaran itu kan pasti mahal, pertanyaannya kenapa sedikit berada di pasaran, apa kemudian ada yang nimbun, atau kemudian apakah impor kita misalkan seperti India membatasi impor beras, karena mereka juga sedang menjaga-jaga untuk kebutuhan pasokan untuk dalam negerinya. Kalau misalnya kita tahu selama ini, termasuk dari impor kenapa tidak ada kebijakan sebelumnya untuk mengantisipasi itu, imbuhnya.

“Ini yang menurut saya daya terawang pemerintah untuk melihat perubahan-perubahan ke depan ini makin tidak tajam, padahal peristiwanya berulang dan ini terjadi dalam siklus yang selalu saja begitu, tetapi daya tangkap, daya nalar, daya teropongnya untuk melihat perubahan-perubahan ini semakin rendah,”tukasnya.

Dalam hubungan itu, Dedi mengingatkan ke depan, pemerintah ini supaya lebih fokus untuk melihat situasi terutama untuk kebutuhan bahan pokok.

Kita mengetahui bahwa kita ini mengkonsumsi beras, nasi tetapi kenapa kebijakan yang seharusnya bisa direncanakan sematang mungkin oleh pemerintah tidak pernah berhasil, ujarnya.

Luluk Nur Hamidah dala. Dialog kenegaraan itu mengatakan, kalau DPR dan DPD bicara soal beras, ini benar-benar problem kerakyatan. Soal beras, soal pangan ini kita tempatkan sebagai isu strategis nasional.

Untuk memperkuat sektor pertanian menurut Luluk, masih belum berpihaknya APBN yang kita alokasikan untuk memperkuat sektor pertanian.

Kementerian teknis yang mengurusi pertanian saja itu termasuk kementerian yang dapat alokasi anggaran cukup kecil dibanding dengan kepentingan kita yang sangat besar, harus memberikan makan kepada 270 juta rakyat Indonesia yang mengkonsumsi beras atau juga pangan pokok yang seperti itu, kemudian dengan problem yang lain soal lahan dan tata letaknya.

Belum lagi yang kita lihat ironisnya Converse lahan untuk korporasi atau swasta itu terus-menerus terjadi.
Bahkan sekarang kawasan lahan kita, untuk pertanian sudah mengalami penyusutan yang sangat tinggi.

“Selama 10 tahun ini, mohon maaf di era pak Jokowi itu, bahkan sudah habis 1 juta hektar. Jadi penyusutan lahan, padahal kita punya undang-undang yang terkait dengan lahan pertanian berkelanjutan, ini saja tidak jalan apalagi tidak mempunyai undang-undang nya,”kata Luluk.

Apa yang terjadi belakangan ini menurut politisi PKB DPR itu, dengan antrian beras, sebelumnya juga ada antrian minyak goreng, itu hanya menambah daftar panjang betapa tidak seriusnya kita dengan situasi yang kita hadapi saat ini. “Sekali lagi tidak melihat pentingnya mengurus pangan untuk rakyat,”ungkap Luluk.

Padahal yang harus kita pertanyakan adalah di mana negara. “Negara itu hadir gak sih berpihak kepada petani,”katanya mempertanyakan.

Negara sebesar Amerika Serikat saja mereka itu mengeluarkan namanya subsidi untuk petaninya itu ratusan juta USD per tahun.

Itu pada waktu 12 hingga 13 tahun yang lalu sampai US.800 juta untuk proteksi petaninya sekarang sudah dilihat yang dipakai melindungi petaninya.

Bahkan ketika ada pandemi covid, apa yang mereka lakukan, pemerintah Amerika Serikat bilang, yang harus kita selamatkan lebih dahulu adalah para petani dan mereka menggelontorkan insentif dari subsidi yang sangat besar untuk memastikan bahwa produksi pertanian sektor pertanian itu tidak terganggu dengan adanya pandemi Corona kemarin itu.

“Itu yang namanya serius tetapi mohon maaf kita tidak sampai, mungkin ada pihak-pihak yang selalu mendapatkan keuntungan dari kebijakan pangan kita yang sangat longgar, sehingga informasi itu mendatangkan yang sangat mapan bagi orang-orang, atau kelompok berkelompok,”ujarnya.

Jadi saya fokusnya bukan beras, karena beras itu hanyalah salah satu hal saja dari sekian banyak isu yang sangat problematik yang terkait dengan tata kelola pangan kita.

“Kemudian juga produksi pangan kita, belum lagi politik pangan anggaran dan lain-lain yang membuat kesimpulan sederhana ya pemerintah tidak cukup serius,”kata Luluk.(j04)

  • Bagikan