MEDAN (Waspada): Puluhan dari 359 jemaah haji Kloter 12 Embarkasi Medan (KNO) asal Kabupaten Barubara, Kota Medan dan Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara (Sumut) terlantar di sebuah hotel di Makkah, Arab Saudi. Jemaah terpaksa tidur di lantai lorong hotel yang beralas karpet karena tidak mendapat kamar. Sangat miris.
Menurut sumber, di Kloter 12 KNO tersebut ada 28 jamaah belum mendapat kamar. Dari 28 orang tersebut, 20 diantaranya jemaah lansia dan 5 orang dalam kondisi sakit. Mereka terlantar di Hotel 708 Makkah. Karom (Ketua Rombongan) sudah berkoordinasi dengan Ketua Kloter 12, namun belum ada solusinya.
Kabid Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Medan, Ilyas Siregar ketika menerima laporan dari Ketua Kloter 12 Ahmad Rizky Sadli Ritonga, tidak membantah hal itu.
”Memang ada 28 jemaah Kloter 12 KNO yang belum mendapatkan kamar sejak Jumat, 23 Mei 2025. Tadi malam, tinggal 9 jamaah yang belum mendapatkan kamar. Mereka terus berupaya dan berkoordinasi dengan petugas di Arab Saudi,” kata Ilyas kepada Waspada saat menerima kedatangan jemaah calon haji Kloter 21 di Asrama Haji Medan, Senin (26/5/2025).
Mengenai laporan jemaah yang sakit sebenarnya tidak ada, hanya kelelahan saja, kata Ilyas. Saat ini, lanjutnya, PPIH Embarkasi Medan sedang menunggu informasi lanjut dan perkembangan terbaru dari Ketua Kloter 12 maupun petugas di Makkah.
Mismanajemen Dan Koordinasi Syarikah Buruk
Mantan Ketua Komisi VIII DPR RI, juga mantan Dubes Indonesia untuk Maroko merangkap Mauritania, Hasrul Azwar kepada Waspada saat ikut melepas keberangkatan Kloter 20 dari Asrama Haji Medan, Minggu (25/5) malam, menyebut terlantarnya jemaah haji di Arab Saudi dikarenakan mismanajemen dan koordinasi antar Syarikah yang buruk.
Seperti diketahui, Syarikah haji adalah perusahaan yang mendapatkan mandat resmi dari pemerintah Arab Saudi untuk mengelola layanan-layanan yang dibutuhkan oleh jamaah haji dari seluruh dunia. Perusahaan ini bertanggung jawab untuk menyediakan berbagai layanan, seperti akomodasi, transportasi, konsumsi, dan layanan pendukung lainnya selama ibadah haji berlangsung, terutama di fase puncak ibadah di Arafah, Mina, dan Muzdalifah (Armuzna).
Hasrul menyebut, Syarikah itu kebijakan pemerintah. Yang lalu hanya satu, sekarang syarikah ada delapan. 8 Syarikah mungkin berbeda-beda handling para jamaah. Dan antar Syarikah mungkin koordinasinya kurang sehingga ada jemaah yang terlantar.
Hasrul lalu mencontohkan, jemaah yang terlantar di Syarikah A yang berasal dari Syarikah B, Syarikah A jelas tidak mau terima. “Nah ini soal manajemen. Soal manajemen. Standar manajemennya harus ada. Hitungan Syarikah berdasarkan pada visa yang keluar. Kalau suami istri terpisah seharusnya bisa disatukan dengan manajemen yang baru. Sekarang ada program kartu nusuk masih problem aplikasi, namun dengan kecanggihan teknologi sekarang apa yang tidak bisa. Sekarang kita ke raudah aja tinggal pakai aplikasi,” cetusnya.
Hasrul pun menyarankan ke depan, tahun 2026 haji sudah dikelola oleh badan khusus yakni Badan Pengelola Haji (BPH). “Tolong soroti secara khusus kerjasama dengan Syarikah ini. Kalau mau memakai Syarikah yang delapan saat ini harus dievaluasi. Penanganan proses jutaan jamaah haji selama musim ibadah haji tidak mudah. Kita masih ingat akan tragedi Mina, lalu tragedi kelaparan di Arafah. Jadi banyak peristiwa haji akibat manajemen. Mismanajemen. Tragedi terowongan Mina karena mismanajemen tidak terkoordinasi orang masuk dan keluar dari lorong yang sama. Jadi jangan bicara soal takdir, disini bicara soal human error,” tegasnya.
Untuk itu, sambung Hasrul, haji dikelola BPH 2026, peningkatan manajemen pelayanan maksimal kepada jemaah haji dengan menjemput bola. “Itu bagi saya yang terpenting. Pemerintah harus sebagai lembaga yang leading sector, kerjasama dengan masyarakat, mampu menangkap aspirasi yang berkembang,” sebutnya.
Soal lansia, kata Hasrul, itu diurus sebaik mungkin. “Saya dengar tahun depan kalau jadi ada pembatasan umur. Ke depan, uang kita banyak, dana abadi kita banyak, ada ratusan triliun bahkan pemerintah memakainya untuk infrastruktur, bursa, investasi dan lain sebagainya. Banyak uang umat ini maka manfaatkan itu sebesar-besarnya untuk pelayanan yang maksimal, ” tuturnya.
Ke depan, tambah Hasrul, BPH harus banyak belajar. “Saya pribadi sebenarnya akibat mismanajemen mengenai haji oleh Kemenag maka dibuatlah BPH. Seharusnya tidak perlu. Manajemennya yang diperbaiki. Tetap itu di bawah Kemenag. Tidak perlu bentuk badan baru. Tapi manajemennya diperbaiki,” demikian Hasrul.***
