MEDAN (Waspada): Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pempropvsu) kembali meraih opini terbaik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI berupa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2022 untuk ke sembilan kalinya sejak tahun 2014.
Opini ini tercantum di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diserahkan Kepala BPK-RI Perwakilan Sumut Eydu Oktain Panjaitan kepada Gubsu Edy Rahmayadi disaksikan Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting, dan para wakil ketua pada sidang paripurna di Medan, Jumat (26/5).
Dalam sambutannya, Gubsu mengatakan, capaian prestasi pengelolaan keuangan ini tentu tidak hanya menjadi sebuah simbolik tentang tata kelola keuangan yang telah dilakukan Pemprovsu saja sejak tahun 2014 sampai 2022, namun merupakan bentuk komitmen kepada masyarakat Sumut, yang memberikan pelayanan terbaik pada semua sektor serta melaksanakan pembangunan sesuai prioritas utama.
Dijelaskan, Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprovsu tahun 2022 oleh BPK-RI, dilakukan dengan integritas, independensi serta profesional, tidak hanya pada saat audit laporan ini saja, termasuk juga sejak audit interim yang dilakukan sebelumnya.
“Kita patut memberikan apresiasi yang tinggi kepada BPK-RI,” ujar Gubsu dalam acara yang juga dihadiri Sekretaris DPRD Sumut Zulkifli dan sejumlah Kepala OPD.
Menurut Gubsu, Pemprovsu berupaya maksimal dalam menjalankan kemitraan kepemerintahan bersama. BPK-RI tidak hanya sebagai pemeriksa ekternal saja bagi pemerintah, tetapi lebih dari itu, kemitraan profesional ini dibangun dan dijaga pada setiap tingkat struktural pemerintahan.
“Kebanggaan capaian ini tentu bukan kerja sesaat dan mudah, namun penuh perjuangan, kerja keras tanpa lelah, kerja ikhlas, kerja sama tim sebagai satu kesatuan yang utuh, kejujuran, keterbukaan, keberanian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban serta pengorbanan waktu, tenaga dan pemikiran yang luar biasa dari seluruh komponen pemerintahan, termasuk di dalamnya DPRD Sumut,” katanya.
DPRD Sumut, lanjut Gubsu telah mengawal, memandu dan mengawasi arah pemerintah dalam melaksanakan program dan kegiatan selama ini.
Pemerataan
Posisi keuangan yang berimbang, penting artinya bagi pemerintah Pemprovsu untuk membiayai berbagai kegiatan program pembangunan dalam rangka pemerataan dan laju pertumbuhan daerah yang seimbang dan sesuai dengan kemampuan keuangan.
Selama tahun 2022, Pemprovsu telah menganggarkan pendapatan sebesar Rp12,4 triliun dan terealisasi sebesar Rp.12,5 triliun atau terdapat peningkatan dari pendapatan yang dianggarkan sebesar 101,08 persen.
Pendapatan terbesar diperoleh dari pos Pendapatan Asli Daerah sekitar Rp 7,26 triliun , melebihi dari pendapatan transfer oleh pemerintah pusat sekitar Rp 5,09 triliun Rupiah.
Hal ini menunjukkan bahwa Pemprovsu terus berupaya dan berusaha meningkatkan kemandirian keuangan sebagai modal pembangunan, tanpa mengabaikan kebutuhan pendanaan oleh pemerintah pusat tentunya.
Sedangkan pada sektor belanja tahun 2022, Pemprovsu menganggarkan sebesar Rp.13,3 triliun dengan realisasi sebesar Rp.12,5 triliun atau terealisasi sebesar 93,39%.
Angka ini menunjukkan normalisasi belanja yang dilakukan oleh Pemprovsu selama tahun 2022 dan telah memperoleh 83 (delapan puluh tiga) penghargaan dari kementerian dan lembaga atas keberhasilan pencapaian target pembangunan.
Dengan berhasilnya Pemprovsu mempertahankan opini WTP LKPD tahun 2022, maka pencapaian ini bertambah menjadi 84 (delapan puluh empat), dan penghargaan terhadap 22 indikator tata kelola pemerintahan yang baik.
Pemerintah mencatatkan sejarah baru, berada pada posisi nomor 1 sampai dengan 5, baik di tingkat regional maupun nasional. Capaian WTP ini patut diapresiasi oleh semua pihak sebagai budaya pengelolaan keuangan yang baik untuk terciptanya good government dan clean governance di Sumut demi mewujudkan Sumut yang unggul, aman dan bermartabat. (cpb)