JAKARTA (Waspada.id): Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pimpinan di atas (Pemerintah Pusat) masih ragu untuk menaikkan anggaran transfer ke daerah (TKD) karena masih banyak penyelewengan di daerah.
Karena itu, sambungnya, TKD tersebut hingga kini masih terus dilakukan kajian ulang mungkin dua kuartalan ke depan baru bisa diketahui hasilnya seperti apa. Jika bagus track record-nya pihaknya akan memperjuangkan kenaikan TKD.
“Beberapa waktu lalu ada 18 gubernur datang ke tempat saya, mereka menuntut transfer ke daerah dinaikkan. Sebenarnya kalau saya sih mau saja, cuma pemimpin di atas masih ragu dengan kebijakan itu, karena mereka bilang sering diselewengkan uang di daerah,” jelasnya saat rapat koordinasi inflasi daerah di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (20/10/2025).
Menkeu Purbaya minta ke para gubernur itu untuk memperbaiki dulu tata kelola dan penyerapan uang daerah. Dua triwulan ke depan pihaknya akan melihat seperti apa. Kalau bagus penyelewengan sedikit, dia yakin kenaikan nilai TKD bisa terwujud, dilihat dari perkembangan perekonomian di daerah tersebut.
Purbaya melanjutkan, di akhir kuartal I atau menjelang kuartal II 2026 nanti ia baru bisa menghitung berapa uang yang bisa ditambahkan untuk TKD. Namun, kembali lagi, ia menekankan syarat pengelolaan anggaran daerah sudah baik terlebih dulu.
“Kalau jelek saya enggak bisa ajukan ke atas. Presiden kurang suka rupanya kalau seperti itu. Tapi kalau kita punya bukti bahwa udah bagus semua, harusnya enggak ada masalah kita naikkan. Jadi untuk membantu Bapak-bapak dan ibu-ibu di daerah, tolong bantu saya juga untuk mendapatkan track record yang bagus ya,” imbuhnya.
Daerah Jaga Stabilitas Inflasi
Purbaya juga meminta agar kepala daerah menjaga stabilitas inflasi di daerah masing-masing. Dia yakini, kepada daerah bisa menjadi inflasi tidak akan kesulitan untuk mencalonkan kembali di pilkada berikutnya.
“Jika kondisi inflasi daerah stabil dan harga pangan terjaga, maka kepercayaan masyarakat kepada kepala daerah juga meningkat. Sehingga dalam pemilihan kepala daerah (pilkada), petahana berpeluang besar terpilih kembali,” ujarnya.
Purbaya mengingatkan, bahwa kestabilan inflasi juga sangat penting untuk meningkatkan popularitas pemimpin daerah. Daerah yang inflasinya rendah akan membuat harga-harga ke butuhkan pokok terjangkau dan masyarakat pasti mengingat siapa kepala daerahnya.
“Kalau di daerahnya harga enggak terkendali, pasti nanti ke depannya kalau ada pemilu enggak kepilih lagi. Kalau Bapak-bapak dan Ibu-ibu bisa ngendali-in harga di daerah, hampir pasti bisa kepilih lagi tanpa embel-embel yang lain. Jadi, perut masih merupakan alat politik utama di Indonesia,” tegas Menkeu Purbaya.
Purbaya menekankan, pentingnya peran tim pengendali inflasi daerah (TPID) dalam memantau kondisi harga di berbagai wilayah di daerah. Salah satu parameternya dilihat dari keterjangkauan harga bahan pangan dan kelancaran distribusinya.
“Kerja sama perdagangan antardaerah terbukti jadi faktor penting. Daerah yang aktif membangun jaringan pasokan lintas wilayah, inflasinya jauh lebih stabil. “Tapi kita tidak boleh lengah, tekanan harga pangan dan energi bisa datang kapan saja. Terutama menjelang akhir tahun atau musim tanam baru,” pungkas Menkeu. (Id88)
