JAKARTA (Waspada.id): Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Pemerintah akan menghapus kredit macet pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdampak bencana di Sumatera.
Kebijakan tersebut merupakan relaksasi dan penghapusan kredit macet ini bisa berlaku otomatis karena payung hukumnya sudah ada.
“Regulasinya sudah ada dan itu bisa berlaku otomatis restrukturisasi dan penghapusan kredit macet,” kata Airlangga ketika ditemui di Jakarta, Kamis (10/12/2025).
Lebih lanjut dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat dipastikan akan turun karena bencana ini.
Meski begitu, lanjut Airlangga, pemerintah tetap akan membuat program perbaikan infrastruktur di tiga provinsi tersebut guna menggerakkan perekonomian.
“Tentu kita prihatin dengan situasi yang ada di sana, tentu akan ada program untuk perbaikan infrastruktur, ke depannya rehabilitasi,” ujar Airlangga.
Sebagai informasi, berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) saat ini jumlah korban meninggal dunia akibat banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar) sebanyak 800an jiwa.
Peristiwa yang terjadi pada akhir bulan November 2025 ini meluluhlantakkan 50 kabupaten di tiga provinsi. Tak main main, data BNPB jumlah rumh yang rusak akibat bencara ini ada sekita 10.400 unit.
Sebanyak 378 unit fasilitas umum rusak, fasilitas kesehatan 9 unit, fasilitas pendidikan 225 unit. Juga 144 tempat peribadatan ikut terdampak, gedung atau kanto 105 rusak serta jembatan 295 tak berbentuk.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis bencana banjir bandang yang melanda tiga provinsi di Pulau Sumatera tidak akan berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal IV 2025.
Menurut Purbaya, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat tetap memengaruhi aktivitas ekonomi, namun tidak sampai menahan laju pertumbuhan secara signifikan.
“Akan berdampak (ke perekonomian) tapi tidak sampai memperlambat terlalu signifikan, apalagi nanti kalau ada perbaikan-perbaikan fasilitas bangunan dan lain-lain itu akan mendorong ekonomi sedikit,” kata Purbaya di kompleks Parlemen pekan lalu. (Id88)
